Banyak Penerima PKH Mundur Karena Tak Mau Rumahnya Ditandai ‘Miskin’

MALANG – Untuk alasan transparansi, rumah masyarakat miskin penerima KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) harus diberi label. Mereka harus bersedia, jika tidak, maka konsekuensinya keluarga tersebut tidak akan mendapat bantuan.

Dari laporan lapangan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Malang, banyak keluarga di Kabupaten Malang yang tak mau rumahnya ditandai dengan cat pilox.

“PKH ini kan kontrol masyarakat. Nah selama kita lakukan upaya cat pilox ke rumah di beberapa titik, banyak yang tidak mau rumahnya di-cat, banyak KPM yang mundur dan memilih tak menerima bantuan,” tukas Aam Achmad Syaichu, salah satu Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Malang di sela acara Bimbingan pemantapan SDM PKH Kabupaten Malang tahun 2019 yang diadakan Dinsos Kabupaten Malang di Rumah Makan Bojana Puri Kepanjen, Kamis, (7/11) siang.

Sementara itu dari data terbaru Dinsos (Dinas Sosial) Kabupaten Malang, Hingga November ini tercatat ada 95.384 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Malang. Jumlah itu turun dari jumlah awal 2019 sebanyak 103.000 KPM.

“Data itu belum kita akumulasikan dengan penerima PKH yang dicoret karena rumahnya tidak mau di-cat. Kita belum pegang data fix-nya, yang pasti jumlahnya banyak, sementara ini masih kita data terus sejak Oktober sampai Desember nanti,” tambahnya.

Program KPM ini berbeda dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). PKH yang merupakan program langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini jadi program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.

“Jadi bantuan PKH ini hanya pancingan. Goal utamanya tetap bagaimana merubah mindset dan bentuk keberhasilan akhirnya adalah bagaimana PKH nantinya bisa punya usaha mandiri,” tutup Aam.

Selama ini, pendamping PKH akan kerjasama dengan pihak desa untuk lakukan pengecatan dengan cat pilox. Tiap senin, mereka melakukan prosesnya.

“Banyak yang tidak mau. Kalau tidak mau selalu kita tanya alasan mengapa kok tidak mau rumahnya di-cat. Kalau dia gengsi, berarti tanda tanda besar,” katanya.

Dari catatan Dinas Sosial (Dinsos Kabupaten) Kabupaten Malang anggaran bantuan sosial mencapai Rp 473 Miliar. Jumlah ini berasal dari Kementerian Sosial RI, plus Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang, HM Sanusi.

Untuk mendapat PKH ini ada banyak komponen yang harus diperhatikan. Komponen itu terdiri dari tujuh yaitu Keluarga dengan Ibu hamil, Balita, anak ysnh duduk di bangku SD, SMP, SMA, Lansia, hingga Difabel berat.

Masing-masing KPM juga tidak sama menerima bantuan. Termasuk, jika masyarakat tersebut masuk kategori sangat miskin tapi tidak ada komponen diatas ya tidak bisa menerima PKH,” tutup Aam.

Pewarta: Elfran Vido
Foto: Elfran Vido
Editor: Indra M