Banyak Aktor Sulit Dijerat KPK

Ikhtiar pemberantasan kasus korupsi di daerah masih menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dari sejumlah kasus yang ditangani, banyak aktor yang diduga ikut terlibat, gagal dijerat karena masih adanya sisi lemah regulasi. Karena itu, usulan perubahan aturan tentang tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK Ir Agus Rahardjo saat hadir dalam diskusi yang digelar di kantor Jawa Pos Radar Malang kemarin (14/2). Menurut Agus, penyempurnaan regulasi dibutuhkan agar penyidik bisa menjangkau para aktor yang selama ini tak tersentuh hingga pelaku korupsi di sektor swasta. ”Usulan untuk perubahan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) ini yang kami usulkan,” terang Agus.

Dalam praktiknya, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001, menurut Agus, masih ada titik lemahnya. Sebab, KPK hanya bisa menjerat penyelenggara negara saja. Yaitu, wali kota/bupati/wakilnya, dan anggota parlemen. ”ASN nggak bisa. Nggak masuk (unsur penyelenggara negara),” ungkapnya.

Dia lantas mencontohkan kasus dugaan korupsi yang disertai penangkapan oknum kepala dinas di Sumatera Utara beberapa bulan lalu. Meski oknum pejabat tersebut sempat ditahan, tapi tak bisa diproses di KPK.

Jadi, kondisi ini tidak bisa memaksimalkan peran KPK dalam memberantas korupsi. ”Kami harus serahkan ke Polda karena bukan penyelenggara negara,” terang pejabat kelahiran 1956 ini.



Menurut dia, aturan baru tentang tipikor yang disorong KPK yang bisa menjerat non penyelenggara negara tersebut sudah diterapkan di Singapura. Di mana UU tentang Pemberantasan Perkara Korupsi tidak hanya menjerat penyelenggara negara, tapi juga antara swasta dan swasta. ”Ketika saya tanya, kenapa bisa begitu, jawabannya karena merugikan masyarakat banyak,” ucapnya.

Agus juga mencontohkan sebuah kasus antara swasta dan swasta yang ditangani KPK Singapura. Yaitu, pada suatu saat ada pedagang ikan yang bermain mata dengan pembeli dari pengelola hotel.

Di mana transaksi ini bisa membuat harga di pasaran ”kacau” dan merugikan masyarakat luas. ”Sama-sama swasta, bukan pegawai negeri sipil (PNS atau sekarang ASN), uang negara nggak ada, tapi kena (KPK),” tandas sarjana teknik sipil ini.

Karena itu, regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan dengan menerbitkan perppu. ”Kalau dengan UU butuh waktu lama, perppu lebih cepat,” kata pria kelahiran Magetan ini.

Lalu, bagaimana dengan kasus korupsi di Malang Raya? Apakah masih ada kemungkinan muncul tersangka baru? Agus menyatakan, secara garis besar kasus di Malang Raya bisa dibilang sudah tertangani. Hanya, dari kasus yang sudah diproses masih tetap bisa berkembang. ”Untuk kasus di Malang Raya sudah tertangani, tinggal pengembangan-pengembangan saja,” tandasnya.

Ketua KPK Apresiasi Radar Malang

Kedatangan Ketua KPK Ir Agus Rahardjo bersama rombongan ke kantor Jawa Pos Radar Malang disambut Direktur Jawa Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad. Saat masuk ke ruang pertemuan, Agus penasaran saat melihat poster Radar Kanjuruhan. Dia mempertanyakan mengapa sisipan koran Radar Malang diberi nama Radar Kanjuruhan. ”Ini nama Kanjuruhan apa?” tanyanya.

Kum–sapaan akrab Kurniawan Muhammad– menjelaskan singkat bahwa Kanjuruhan merupakan nama kerajaan tertua di Indonesia. Kanjuruhan teridentifikasi sebagai kerajaan di wilayah Malang sebagaimana ditemukan dalam Prasasti Dinoyo. ”Hari jadi Kabupaten Malang juga dihitung dari lahirnya Kanjuruhan sebagaimana dalam Prasasti Dinoyo,” tutur Kum.

Wartawan senior tersebut menyatakan, KPK merupakan kebanggaan bersama. Tentu karena semua orang menurutnya sudah banyak melihat kiprah KPK dalam memberantas korupsi. ”KPK ini kebanggaan kita semua,” kata Kum.

Kedatangan Agus dan anggota KPK ke kantor Jawa Pos Radar Malang tak lepas dari kampanye pemberantasan korupsi. Sinergitas KPK dan media, Agus menyatakan, menjadi bagian penting dalam rangka memberantas korupsi. Apalagi di Malang juga terjadi tsunami korupsi di tahun sebelumnya. ”Hampir semua daerah. Ya, Malang tidak jelek-jelek banget,” ucapnya.

Dia memaparkan, terjadinya penindakan korupsi di daerah, menurut dia, bergantung siapa yang memberi informasi terhadap KPK. Jika ada laporan, KPK akan melakukan penyelidikan.

Agus juga mengapresiasi wartawan Radar Malang karena berseragam khusus. Karena menurut dia, sebagian wartawan yang dia temui tidak menggunakan seragam sebagai identitas.

Namun, Kum menjawab karena sudah sering kali nama Radar Malang digunakan oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama media ini. ”Sama, KPK palsu juga banyak,” tandas Agus sembari disambut tawa seisi ruangan.

Pewarta               : Imam, Fajrus Shidiq
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Ahmad Yani
Fotografer          : Rubianto