Bantu Siswa SMK, Industri Dapat Diskon Pajak

MALANG KOTA – Angin segar untuk pengusaha dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat berkunjung di SMKN 4 Kota Malang kemarin (13/12). Pengusaha yang telah ikut membantu mendidik siswa SMK akan mendapat insentif khusus dari pemerintah. Bentuknya berupa pemotongan pajak industri.  ”Pemerintah siap merumuskan insentif terhadap industri yang mau meminjamkan tenaga ahli, menyewakan alat, maupun menerima siswa magang,” kata Darmin. Insentif tersebut berupa penggantian biaya yang akan dibayarkan melalui pemotongan pajak.

Skema baru ini bernama Super Deduction. Rinciannya, pemerintah akan memperbesar faktor pengurang pajak penghasilan (PPh) sehingga pajak yang dibayarkan badan usaha semakin kecil. ”Nanti pajak dari Super Deduction ini pemotongannya mencapai 200 persen,” kata dia.

Selain berupa pemotongan, insentif bisa diberikan dengan cara lain. Dia mencontohkan, jika industri atau badan usaha telah keluar biaya Rp 10 juta untuk pelatihan SMKN akan digantikan pula dengan biaya dua kali lipat. ”Jadi, apabila dia keluarkan Rp 10 juta, kami ganti Rp 20 juta. Apalagi kan? Jadi, ini benar-benar usaha serius untuk menyiapkan SDM SMKN,” imbuhnya.

Darmin mengungkapkan aturan mengenai insentif fiskal tersebut keluar awal 2019. Rencananya, insentif seakan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi, melakukan penelitian, dan pengembangan (research and development) atau dikenal sebagai R&D. Pemerintah juga sedang menyiapkan alternatif sumber pembiayaan bagi vokasi melalui skema Skill Development Fund dan Unemployment Benefit.

Program tersebut bertujuan menyiapkan pembiayaan dan pelatihan pengembangan keahlian bagi tenaga kerja. Di antaranya, tenaga kerja terdampak otomatisasi, dampak krisis ekonomi, dan penghentian kerja sementara.



Lebih lanjut, Darmin juga meminta kurikulum SMK harus dirumuskan dengan jelas. Khususnya periodisasi pembelajaran teori, praktik, dan magang. Jadi, proporsinya lebih tepat. Dia menyatakan, pemerintah harus turut memperhatikan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan instruktur atau training for trainers. ”Merombak kurikulum juga perlu didukung ketersediaan guru produktif. Untuk itu, perlu dilakukan training of trainer (ToT) bagi guru adaptif dan normatif menjadi guru produktif,” tambahnya. Guru produktif ini tak harus dari sekolah. Bisa juga berasal dari industri. ”Harus dirumuskan kebijakan penyetaraan profesi,” tegas mantan gubernur Bank Indonesia ini.

Sementara saat mengunjungi SMKN 4 kemarin, Darmin didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Dr Saiful Rahman, dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan  Edi Jarwoko. Begitu tiba di sekolah yang dikenal dengan nama SMK Grafika itu, Darmin langsung ”ditodong” untuk menyablon kaus di alat sablon otomatis milik SMKN 4. ”Bisa ada yang membantu tidak?” tanyanya kepada orang di sekelilingnya. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko langsung membantu Darmin. Sekali tekan, alat sablon itu otomatis bergerak.

Darmin yang datang sekitar pukul 10.15 WIB itu tak hanya memuji kecanggihan alat-alat di jurusan produksi SMKN 4 Kota Malang. Dia juga diminta menandatangani karikatur dirinya yang diproduksi secara digital oleh jurusan animasi. Selama kunjungannya, Menko Darmin mengapresiasi kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan produksi teknologi digital SMKN 4 dan SMKN 11 yang saat itu baru saja berstatus badan layanan umum daerah (BLUD). ”Tapi, biar lebih maju, SMK jangan lagi bergantung pada industri  untuk meningkatkan kapasitas mereka. Saat ini, industrilah yang harus diikutsertakan dalam pendidikan vokasi,” ujarnya saat diwawancarai selepas acara.

Pewarta: Sandra Desi
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Abdul Muntholib
Foto: Darmono