Bandel, Hotel Ubud di Kota Batu Berpeluang Disegel

KOTA BATU – Peringatan pertama yang diberikan Satpol PP Kota Batu pada pengembang Hotel Ubud, Kamis lalu (10/1), tampaknya masih belum bisa memberi efek jera. Buktinya, aktivitas pembangunan hotel berlantai 7 di kawasan Oro-Oro Ombo itu masih tetap berjalan. Dari pantauan Jawa Pos Radar Batu, aktivitas pekerja masih tersaji normal kemarin siang (12/1). Di lantai pertama, ada beberapa pekerja yang melakukan pengelasan. Di lantai dua, alat molen cor juga masih dipergunakan. Lift khusus untuk naik turun juga berfungsi normal.

Masih berlangsungnya aktivitas pembangunan tersebut cukup disayangkan Sekretaris Satpol PP Kota Batu M Nur Adhim. ”Mulai Kamis lalu ada surat peringatan (SP) 1, itu untuk penghentian pembangunan sampai dengan keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB),” kata dia. Mendengar penjelasan dari koran ini, dia mengaku bakal segera melakukan tindak lanjut. ”Senin akan (kami) cek lagi,” terang dia. Dari hasil pengecekan lanjutan tersebut, pihaknya bakal melakukan evaluasi lagi.

Bila masih ”bandel” melanjutkan pembangunan, peluang diberikannya surat peringatan kedua terbuka lebar. Bila selanjutnya masih sulit dikoordinasi, tidak menutup kemungkinan bakal dilakukan penyegelan. General Manager Hotel Ubud Slamet yang dikonfirmasi koran ini terkesan irit bicara. Ditanya apakah pihaknya memang sengaja melanjutkan pembangunan, dia menjawab singkat. ”Ora Mas, Nggak lah,” terang dia melalui pesan singkat WhatsApp kemarin sore.

Slamet mengaku bakal menjelaskan duduk permasalahan hotel tersebut Senin mendatang (14/1). Seperti diketahui, polemik pembangunan Hotel Ubud memang mencuat sejak pekan lalu. Dimulai dengan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota dewan dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Rabu lalu (9/1). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu Bambang Kuncoro sempat menjelaskan beberapa temuannya pada koran ini.

Dia menyebut jika hotel tersebut sudah tidak sesuai dengan desain gambar yang diajukan sebelumnya. Salah satu dasar yang dia pakai, yakni analisis dampak lalu lintas (andalalin). Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), disebutkan bila jarak bangunan dengan jalan minimal harus selebar 9 meter. ”Coba lihat di lokasi, jarak antara bangunan dengan jalannya. Sempit kan,” kata Bambang, Jumat lalu (11/1).



Dia juga menyebut bila benih masalah pembangunan hotel itu sudah diketahui sejak November 2018 lalu. Tidak adanya konfirmasi dengan pihak terkait saat dimulai pembangunan hotel lah yang membuat dia mengindikasi hal tersebut. Di sisi lain, sejumlah anggota dewan juga mengakui bila warga setempat merasa terganggu dengan aktivitas pekerja yang tersaji hingga malam hari, sampai pukul 21.00. Hasil sidak juga menyebutkan bila kelengkapan IMB masih belum dikantongi pihak pengembang hotel. Analisis dari tim ahli masih dibutuhkan mereka untuk menuntaskan berkas tersebut. Lampiran itu dibutuhkan karena bangunan hotel memiliki tinggi lebih dari tiga lantai. (msa/bdr/c1/by)