Bamsoet Minta Pemerintah Urungkan Niat Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat

Bamsoet Minta Pemerintah Urungkan Niat Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat

Menanggapi adanya hal ini, Ketua DPR, Bambang Soesatyo memerintahkan kepada Komisi VIII segera memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, guna membicarakan masalah pemotongan gaji tersebut.

“Pimpinan DPR meminta Komii VIII DPR bersama menteri agama untuk mempertimbangan kembali wacana pemotongan zakat,” ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/2).

Menurut Bambang, perlunya pembicaraan tersebut karena wacana Lukman telah menimbulkan polemik di kalangan PNS atau aparatur sipil negara (ASN).

“Karena masih menjadi polemik di masyarakat,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, ?sebaiknya pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS muslim, apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus. Lebih baik persoalan zakat profesi PNS diserahkan pada masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat.

“Sebaiknya, pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental PNS agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal pungutan zakat bagi PNS. Zakat itu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen.

Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, hanya umat Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut Lukman, pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN boleh mengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.


(gwn/JPC)