Bamsoet Kembali Beber Alasan Perlunya Pilkada Lewat DPRD

Bamsoet Kembali Beber Alasan Perlunya Pilkada Lewat DPRD

“Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi, mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan kepala faerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya,” ujar Bamsoet -sapaannya- saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, kemarin.

Legislator Partai Golkar itu meyakini pilkada oleh DPRD tak akan menyalahi konstitusi. “Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu Bamsoet mengapresiasi GMPK di bawah komando mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Mantan ketua Komisi III DPR itu mengakui sosok Bibit sebagai tokoh yang punya kapabilitas dan integritas dalam memerangi korupsi.

Menurut Bamsoet, pemberantasan korupsi tak cukup dengan sekadar upaya represif saja. Sebab, harus ada kesadaran kolektif bangsa yang melibatkan segenap komponen bangsa.

“Saya kira GMPK bisa melakukan berbagai kerja sama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan yang telah dilakukan bisa disinkronkan dalam proses pembuatan RUU. Sehingga RUU yang dihasilkan bisa komprehensif dan membendung upaya korupsi,” pungkas Bamsoet.



Selain itu, Bamsoet juga mengharapkan pendidikan antikorupsi masuk dalam kurikulum atau mata pelajaran khusus. Tujuannya demi membentuk generasi masa depan yang antikorupsi.

“Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi. Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas,” tutur Bamsoet.

Bibit pun merespons pandangan Bamsoet. Mantan polisi itu menjelaskan, GMPK sudah melakukan berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi.

“Ke depannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerja sama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerja sama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi. Begitupun di DPR RI,” katanya.

Bibit menambahkan, GMPK sejak dideklarasikan pada 25 November 2013 di Jakarta telah meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat.

“Kehadiran GMPK sejak awal memang ditunjukan untuk menggugah masyarakat madani, aparatur pemerintahan dan dunia usaha memberantas korupsi sebagai gerakan moral masyarakat,” pungkas Bibit.


(dna/JPC)