Bagikan 10.350 Sertifikat Tanah, Jokowi Ajak Darmin dan Sekjen BPN

Hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki. Acara tersebut dipusatkan di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jateng, Sabtu (23/12).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tahun 2017 ini akan menyerahkan sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat tanah kepada warga Indonesia, sesuai target yang diharapkan Presiden.

“Hari ini juga diserahkan sertifikat secara serentak di lima Propinsi yakni di Padang, Sumatera Barat, Yogyakarta, Baubau Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan di Kota Semarang, sebanyak 705 ribu sertifikat, selanjutnya tanggal 28 Desember sebanyak 1 juta 80 ribu,” ucap Darmin dalam laporannya.

Ikut mendampingi Jokowi, istrinya Iriana Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X serta pejabat teknis BPN.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini di lima Propinsi juga dibagikan 705 ribu bidang sertifikat hak atas tanah. Yakni Yogyakarta, Jateng, Sumbar, Baubau Sulawesi Tenggara, dan Bangkulu.

“Hari ini juga dibagikan 705000 sertifikat, nanti tanggal 28 Desember kita bagi lagi 1.080.000 sertifikat diseluruh tanah air. Karena target kita tahun ini 5 juta sertifikat terus dibagi, kalau tahun depan 7 juta sertifikat harus dibagi, tahun depannya 9 juta harus dibagi. Setelah itu tahun selanjutnya dibagikan 10 juta, 10 juta, 10 juta sertifikat di seluruh tanah air,” ucap Jokowai.

Jokowi juga mengapresiasi kerja keras Kanwil BPN seluruh Indonesia yang telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.

Pun dengan Sekjen Kementerian ATR/BPN, Noor Marzuki yang hadir ditengah-tengah acara. Noor sumringah ketika permintaan Presiden Jokowi telah dilakukan jajarannya.

“Saya tahu, Kanwil seluruh Tanah Air dan seluruh pegawai BPN bekerja pagi, siang dan malam sesuai target yang saya tentukan dan saya tidak mau ditawar (targetnya), nggak mau. Karena rakyat menunggu,” jelas dia.

“Kenapa setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung setiap saya ke daerah, kota, provinsi, persoalannya sama soal sengketa lahan. Rakyat tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah. Ada dengan tetangganya, ada masyarakat dengan pemerintah, ada. Masyarakat dengan BUMN ada, ini tidak boleh dibiarkan,” pungkas dia.


(mam/JPC)