Bagi-Bagi Sertifikat itu Tugasnya Lurah

Bagi-Bagi Sertifikat itu Tugasnya Lurah

“Memang teorinya begitu, tugas dari pemerintah adalah menjelaskan sedangkan tugas dari yang di luar pemerintahan itu mengkritik,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3).

Fahri juga menegaskan kuping pemerintah kurang tebal. Karena itu sering tidak tahan mendengar kritik. Termasuk soal kritikan Amien Rais yang harus diterima.

Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Badung, Bali.
(RADAR MALANG ONLINE)

Menurut Fahri, tentu Amien Rais punya alasan kuat kenapa dirinya harus menyampaikan kritik tersebut. Sebab, kata dia, yang dilakukan Jokowi membagi-bagi sertifikat itu di satu sisi merupakan pekerjaan lurah, kepala desa, ketua rukun tetangga, kelasnya pemerintah daerah.

“Pekerjaan seperti itu tidak perlu diserahkan oleh presiden. Itu tugas di bawah presiden,” katanya.



Menurut dia, tugas Jokowi adalah menegaskkan politik pertanahan Indonesia hingga reformasi agraria. Caranya, kata Fahri, dengan memperbaiki Koefisien Gini pemilikan lahan. Pasalnya, masih banyak ketimpangan pemilikan lahan.

“Ini ada satu orang memiliki lahan sampai delapan juta hektare, dua juta hektare, 500 ribu atau setengah juga hektare seorang. Kok enak betul,” katanya.

Nah, lanjut Fahri, tugas Presiden adalah mengoreksi persoalan semacam ini. Bukan malah tugasnya mengambil alih kerjaan wali kota, lurah, atau kades.

“Itu biar saja di bawah itu sudah ada direktorat dan badan yang mengurus. Pak Jokowi tinggal kasih saja order selesaikan,” katanya.

Karena itu, Fahri menegaskan yang diurus Jokowi juga adalah soal fakta bahwa semakin hari penambahan kepemilikan tanah oleh kaum kapitalis dan pemodal besar, maupun spekulan itu kian menggila.

“Itu tugasnya Pak Jokowi karena politik. Ya, kita memilih Pak Jokowi dengan ongkos besar, Rp 20 triliun. Untuk itu, (tugasnya) bukan bagi-bagi akta. Kalau bagi-bagi sertifkat tanah kan tugasnya pak lurah, pak kades,” katanya.

Diketahui, dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3), Amien menuding bagi-bagi sertifikat tanah yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pengibulan.

Sebab, pemerintah membiarkan 74 persen wilayah Indonesia dimiliki kelompok tertentu. Menko Maritim Luhut lantas merespons pernyataan Amien.

Saat menghadiri acara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (19/3), Luhut tidak hanya mempertanyakan dasar Amien melontarkan tudingan, tapi juga mengancam akan membeber dosa-dosa masa lalu ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 


(aim/JPC)