Babak Pertama Menyerah, Babak Berikut Menghajar

Proses pemakzulan Presiden AS Donald Trump yang dilakukan Dewan Perwakilan AS hampir selesai. Tak ada kejutan. Trump hampir pasti tercatat sebagai presiden AS ketiga yang pernah dimakzulkan. Namun, jalan cerita tanpa pelintiran alur itu berarti Demokrat bakal menghadapi akhir pahit.

Mochamad Salsabyl Adn, Jawa Pos

DEMOKRAT 1 dan Republik 0. Skor tersebut hampir dipastikan saat Gedung Putih menolak tawaran Dewan Perwakilan AS untuk melakukan pembelaan dalam proses pemakzulan Jumat (6/12). Pat Cipollone, kepala tim pengacara Gedung Putih, menyerahkan surat kepada majelis rendah untuk melempar handuk.

”Demokrat di majelis rendah sudah cukup membuang waktu rakyat AS dengan sandiwara ini. Akhiri saja penyelidikan dan sidang yang sia-sia ini,” ungkap Cipollone seperti yang dilansir New York Times.

Kubu Presiden AS Donald Trump merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan dalam proses pemakzulan. Hantaman dari Demokrat lewat bukti dan keterangan saksi datang bertubi-tubi. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Trump menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

”Kami sudah memberikan presiden kesempatan untuk membela diri, tapi ditolak. Jadi, dia tak bisa mengklaim bahwa proses ini tak adil,” ungkap Ketua Komisi Yudisial Dewan Perwakilan AS Jerrold Nadler kepada Agence France-Presse.

Namun, mereka tak terlalu khawatir. Layaknya pertandingan final sepak bola, masih ada babak kedua dalam drama politik tersebut. Yakni, sidang pelengseran presiden oleh Senat AS. Sebanyak 53 kursi dari seratus total anggota di Senat AS masih dikuasai Partai Gajah. Itu berarti, syarat 67 persen dukungan agar presiden dilengserkan sulit dicapai.

Ditambah lagi, pertahanan yang dibangun selama pemakzulan cukup mumpuni. Trump dan kawan-kawan berhasil mencegah saksi kunci untuk bersaksi di depan majelis rendah. Hal itulah yang membuat Republik bersikukuh bahwa komite investigasi belum punya cukup bukti. Tidak ada saksi yang mendengar langsung Trump meminta penyelidikan kasus Burisma, perusahaan tempat anak Joe Biden bekerja. Ataupun penangguhan dana bantuan USD 400 juta alias Rp 5,6 triliun untuk Ukraina.

”Penyelidikan pemakzulan jelas mengada-ada. Proses yang dilakukan melanggar asas hukum dan keadilan,” tegas Cipollone.

Saat ini Trump membiarkan fraksi minoritas di Dewan Perwakilan AS untuk melakukan pembelaan untuknya. Anggota Fraksi Republik Doug Collins meminta Nadler agar bisa memanggil delapan saksi. Di antaranya, ketua investigasi Adam Schiff, Hunter Biden, mantan pejabat keamanan Gedung Putih Alexander Vindman, dan sang whistle blower.

”Mereka diperlukan agar setidaknya proses ini mencapai batas keadilan yang bisa ditoleransi AS,” ungkap Collins. Kabarnya, Demokrat menolak semua permintaan saksi kecuali Vindman.

SUSUN ARTIKEL PEMAKZULAN: Komisi Yudisial Dewan Perwakilan AS mulai menyusun artikel pemakzulan dari laporan investigasi yang dilaporkan komite investigasi. (AP Photo/Jon Elswick)

Nadler berencana memulai evaluasi bukti dari penyelidik mulai besok (9/12). Jika tak ada kejutan, laporan itu langsung lolos menuju ke Senat. Trump pun bakal menghadapi sidang yang hampir pasti tak berujung pelengseran.

Harapan Demokrat adalah drama politik tersebut bisa menggiring opini rakyat. Faktanya, kubu yang mengajukan pemakzulan bakal memenangkan pemilu selanjutnya. Hal itu terjadi baik dalam kasus Andrew Johnson, Richard Nixon, maupun Bill Clinton.

Namun, rumus tersebut terbukti. Analis politik Jake Novak menyakan bahwa efek yang terjadi dengan kampanye negatif terhadap Trump punya spektrum kuat. Bisa saja mereka memilih golput karena marah dengan Trump, tapi belum percaya Demokrat.

”Saat ini hampir semua kampanye Demokrat menjelek-jelekkan Trump. Seharusnya, mereka fokus untuk menunjukkan kekuatan mereka,” ungkap Novak kepada CNBC.

Demokrat tentu sadar tentang hal tersebut. Karena itu, banyak juga yang mengaku belum memutuskan sikap untuk pemungutan suara. ”Dukungan atau penolakan saya (terhadap artikel pemakzulan) bergantung apa yang saya lihat sampai saat terakhir,” ujar anggota Dewan Perwakilan AS Fraksi Demokrat Joe Cunningham.