Babak Baru Kasus Sunat Honor Ponkesdes

KEPANJEN – Seluruh karyawan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang kemarin (23/8) tampak panik. Itu terjadi saat belasan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menyambangi mereka sekitar pukul 08.00.

Sebagian petugas kejari itu datang dengan mengenakan rompi berwarna merah dan hitam, bertuliskan ”Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi”. Kedatangan mereka yakni untuk mencari sejumlah bukti tambahan atas dugaan korupsi penyunatan honor perawat pondok kesehatan desa (ponkesdes) tahun 2015 lalu.

Dari kasus itu, kini satu pegawai dinkes yang bernama Yohan Charles L.SE ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status kasubag keuangan dinkes itu dilakukan kejari pada 11 Juli lalu.

Dia terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Pada pemeriksaan kemarin, penyidik kejari tampak menggeledah beberapa ruangan. Seperti ruang pelayanan dinkes, ruang bagian keuangan, ruang kesehatan keluarga dan gizi, ruang sub bagian umum dan kepegawaian, serta gudang arsip.

Penggeledahan berjalan sekitar tiga jam. ”Kami menyita berkas-berkas sebanyak satu koper, satu kardus, serta ada juga file yang tersimpan di dalam flashdisk,” terang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Malang Muhandas Ulimen.



Berkas-berkas itu isinya yakni data rekapitulasi dana pengeluaran ponkesdes tahun 2015. ”Setelah ini tentu akan ada pemeriksaan lebih lanjut,” tambah dia.

Seperti diketahui, dari kasus tersebut, diduga ada nilai kerugian negara sebesar Rp 676 juta. Bila ditotal, alokasi honorarium perawat ponkesdes tahun 2015 senilai Rp 4,6 miliar. Lebih tepatnya Rp 4.651.250.000.

Dari total dana tersebut, yang tersalurkan hanya Rp 3,9 miliar. Lebih tepatnya Rp 3.974.750.000. Adanya selisih itulah yang kemudian membuat kejari mendalami dugaan kasusnya. Tercatat mereka sudah mendalami kasus tersebut sejak 31 Oktober 2018 lalu.

Laporan awal diterima kejari dari beberapa kepala puskesmas. Rangkaian pemeriksaan saksi-saksi pun telah dilakukan kejari sejak tahun lalu. Total ada 99 saksi yang sudah diperiksa.

Terdiri dari 39 kepala puskesmas, 39 bendahara, dan 14 perawat ponkesdes. Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang dr Ratih Maharani mengaku bila dirinya tidak begitu paham terhadap dugaan kasus tersebut.

”Waktu itu (2015 lalu) belum saya yang menjabat sebagai kepala dinas, tapi masih Pak Abdurrachman,” tuturnya. Dari hasil pendalaman kemarin, diketahui bila tersangka Yohan masih belum ditahan kejari.

Yang bersangkutan juga tak terlihat masuk kerja. Terpisah, menanggapi kabar penggeledahan tersebut, Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti mengaku bila pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada aparat yang berwajib.

”Karena sudah dikeluarkan surat perintah dimulai penyelidikan (SPDP), maka kejaksaan sudah punya kewenangan sendiri,” kata dia.

Disinggung soal status Kasubag Keuangan Dinkes Yohan Charles, Tridiyah menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari kejari. Mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) itu menuturkan bahwa pemberhentian sementara baru bisa dilakukan jika yang bersangkutan telah ditahan.

”Pak Yohan setahu saya memang sudah tersangka, tapi dia belum ditahan,” kata dia. Secara keseluruhan, saat ini ada dua ASN yang tengah diproses aparat penegak hukum (APH).

”Selain Yohan, ada juga Firman Agung Rudito yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Wonosari, yang sekarang sedang proses banding atas kasus tanah bengkok di Turen,” tutup Tridiyah.

Pewarta : Imron Haqiqi, Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya