MALANG KOTA – Barangkali banyak yang bertanya bagaimana jika dalam Pemilihan Wali Kota Malang 2018, ternyata yang menang Moch. Anton atau Ya’qud Ananda Gudban.

Sementara keduanya saat ini masih berstatus tersangka atas dugaan suap APBD-P 2015. Keduanya pula masih menjalani masa tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anton ditahan di Rutan Guntur Pomdam Jaya. Sementara Nanda–sapaan Ya’qud Ananda Gudban– ditahan di Rutan Klas II A Jakarta Timur Pondok Bambu. Nah, haruskah Anton atau Nanda tetap menjabat lima tahun jika terpilih nanti?

Kepala Bagian Otoda Biro Administrasi Pemprov Jatim Indah Wahyuni menegaskan, meski calon wali kota yang terpilih nanti berstatus tersangka, tetap akan dilantik. Ini berdasar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU 1/2015 tentang Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam UU ini disebutkan, calon kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka saat pelantikan, maka tetap dilantik.

”Tapi setelah dilantik, langsung diberhentikan sementara,” tegas Indah Wahyuni kemarin.

Indah menyebut, sejumlah dasar yang menguatkan aturan pemberhentian langsung setelah pelantikan itu. Di antaranya, Pasal 164 Ayat (6) (7) (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut sama-sama menegaskan jika tersangka yang terpilih jadi kepala daerah berhak dilantik. Hanya ketika statusnya masih tersangka, belum ada kekuatan hukum tetap, pemberhentian bersifat sementara. Sampai menunggu ada putusan resmi dari pengadilan.

Namun, dalam ayat 8 ditambahkan, ketika kepala daerah terpilih tersebut berstastus terdakwa, pemberhentian bersifat permanen. Posisinya secara definitif digantikan wakil yang menjadi pasangannya dalam pilwali. Misalkan saja ketika Moch. Anton yang menang dalam pemilihan 27 Juni mendatang, maka setelah ada pemberhentian sementara, maka Syamsul Mahmud, wakilnya, otomatis menjabat wali kota. Begitu pula dengan Nanda.

Ketika Ketua DPC Hanura Kota Malang ini yang terpilih, otomatis dia hanya dilantik sebagai wali kota beberapa menit saja, setelah itu sementara posisinya digantikan Ahmad Wanedi, wakilnya. Posisi wali kota bisa diambil alih lagi oleh Anton maupun Nanda ketika pengadilan memutus keduanya bebas.

Namun, Indah menambahkan, peluang kepala daerah terpilih berstatus tersangka di KPK, sulit lepas dari jerat hukum cukup kecil. Karena ketika KPK sudah menetapkan status tersangka, bukti pelanggaran hukum biasanya cukup kuat.

”Apalagi di KPK itu selama ini tidak ada yang namanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3),” imbuhnya.

Dia menambahkan, kedua calon kepala daerah jadi tersangka, maka wakilnya yang harus siap mengisi jabatan pucuk pimpinan. Dan pergantian itu tidak perlu lagi melalui persetujuan DPRD. Jadi, ketika pelantikan, ada prosesi berbeda. Pertama pelantikan kepala daerah, lalu prosesi pemberhentian sementara. Tak berselang lama, giliran wakilnya yang dilantik jadi kepala daerah.

”Otomatis wakilnya naik,” kata perempuan asal Surabaya itu.

Mengacu pada kasus sebelumnya, sudah ada sembilan kepala daerah yang dilantik ketika berstatus tersangka. Mereka adalah Bupati Rembang Mochamad Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Bupati Bangka Selatan Jamro H Jalil.

Ada juga Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin, Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo, Wali Kota Tumohon Jefferson Rumanjar, dan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih.

Kesembilan orang itu juga dilantik di penjara. Namun khusus kasus di Kota Malang, ketika Anton maupun Nanda yang terpilih, lokasi pelantikan bergantung komunikasi Pemprov Jatim dengan KPK. Karena kalau memungkinkan dilantik di Kota Malang, pemprov harus ”pinjam” tahanan ke KPK.

”Teknisnya diatur saja, apa akan pinjam tahanan atau dilantik di dalam tahanan,” tandasnya.

Sementara Ketua KPU Kota Malang Zainuddin yang ditemui koran ini menyatakan, jika pihaknya hanya menetapkan dan mengesahkan calon dengan suara terbanyak. Urusan pelantikan, dia menyatakan, menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri.

”Wewenang KPU cukup hingga coblosan berakhir dan laporan penyerahan hasil,” singkatnya.

Terkait aturan adanya pemberhentian langsung jika Anton maupun Nanda dilantik sebagai wali kota, dua calon wakilnya menyatakan siap mengganti. Syamsul Mahmud, wakil Moch. Anton, dan wakil Nanda, Wanedi, menyatakan sudah komitmen dengan pasangannya masing-masing. Jika ada yang berhalangan, maka wakil yang mengganti.

”Peraturannya memang seperti itu, jelas Pak Syamsul siap menjadi wali kota,” tegas Arief Wahyudi, juru bicara pasangan Anton-Syamsul (Asik) kemarin (20/5).

Menurut Arief, hingga saat ini, pihaknya masih melihat asas praduga tak bersalah dalam kasus yang menimpa Abah Anton– sapaan Moch. Anton. Maka dari itu, Asik hingga saat ini tetap mengampanyekan Anton dan Syamsul yang akan menjadi wali kota dan wakilnya.

”Tapi, kami mohon kepada lawan agar tidak ada hoax soal tidak ikutnya Anton dalam kampanye. Kami masih terus mengampanyekan Anton,” bebernya.

Bahkan, pasangan Asik, masih yakin akan mendulang lebih dari 50 persen suara pada Pilwali 27 Juni 2018. Meskipun saat ini, dia melanjutkan, pihaknya masih disibukkan meng-counter (menepis) isu-isu negatif soal Anton.

”Kami yakin lebih 50 persen suara kami dapat,” pungkasnya.

Senada, calon wakil wali kota nomor urut 1, Ahmad Wanedi, menegaskan siap menjadi wali Kota Malang. Hal itu dia tegaskan karena sudah ada pembicaraan dengan tim pemenangan internal. Tentu, kesiapan menjadi pengganti Nanda itu dia lakukan dengan semangat berkampanye tanpa kenal lelah.

”Sudah ada pembahasan tim tentang kemungkinan menang pilkada,” kata kontraktor ini.

Meski begitu, politikus PDIP tersebut menyatakan jika timnya tetap mengedepankan praduga tak bersalah atas kasus yang sedang menimpa Nanda, pasangannya. Dia menyatakan, timnya tetap intens membahas pemenangan Nanda dan dirinya. Sebab, sejak awal, kata Wanedi, dirinya dan Nanda maju bersama.

”Nanti Menawan (Nanda-Wanedi) menang, saya siap jadi wali kota,” tegasnya.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati
Grafis: Andhi Wira