ATSI Dukung Pemberantasan Smartphone BM, tapi Jangan Bebani Operator

JawaPos.com – Regulasi soal pemblokiran ponsel black market atau BM menggunakan Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) terus digodok. Dalam upaya pemberantasan peredaran smartphone BM tersebut, pemerintah juga melibatkan operator telekomunikasi sebagai eksekutor.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah menyebut bahwa ATSI mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas ponsel BM. “Kita mendukung pemerintah. Namun mekanismenya perlu juga dipikirkan. Ada stakeholder yang lain, satu dari masyarakat, kedua operatornya. Jadi perlu dianalisa secara komprehensif gimana yang paling bagus,” ujar Ririek usai menghadiri acara Selular Congress di Jakarta, Senin (15/7).

Ririek menilai bahwa kebijakan aturan pembatasan smartphone BM dapat meningkatkan pendapatan negara. Meski begitu, aturan tersebut jangan sampai membebani operator. “Jangan sampai membebani industri secara berlebihan. Poinnya adalah setiap operator mendukung aturan tersebut,” terang Ririek.

Sebelumnya, pemerintah melalui tiga kementerian berencana menandatangani aturan soal smartphone BM pada 17 Agustus mendatang. Adapun ketiga kementerian yang dimaksud, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail menyebut bahwa aturan ponsel BM ini melibatkan operator telekomunikasi di Indonesia. Penerapannya pun tentu membutuhkan investasi dan ditanggung oleh operator sendiri.

Saat ini, lanjut Ismail, aturan ponsel BM masih menunggu tujuh hal yang belum rampung. Yakni, sistem; database IMEI yang solid; pelaksanaan tes; sinkronisasi data operator seluler; sosialisasi; kesiapan SDM serta SOP dari Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendag; dan kesiapan operator seluler. Aturan ini nantinya akan ditandatangani tiga kementerian tersebut di atas.

“Ketujuh hal itu yang sedang dikerjakan, dan peraturan menteri akan segera diteken setelah tujuh hal itu siap. Belum tahun (kapan berlakunya). Namun rencananya tetap dilaksanakan Agustus untuk penandatanganan oleh tiga menteri,” terang Ismail.