Atasi Defisit, Pemerintah Diminta Gali Sumber Cukai Industri Mamin

JawaPos.com – Tingginya impor minyak dan gas (migas) menyebabkan Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit. Meski defisit belum sampai batas yang mengkhawatirkan, pemerintah diminta untuk menggali sumber penerimaan yang selama ini belum bisa ditarik secara optimal dengan terus meningkatkan tax ration.

“Memang selama tiga bulan pertama 2019 kondisi keuangan negara menipis. Namun mulai akhir Maret serta April dan seterusnya kondisi keuangan mulai stabil menyusul mulai masuknya pembayaran pajak tahunan dan mengalirnya pemasukan negara dari sektor lainnya,” papar Pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI ) Berly Martawardaya di Jakarta, Senin (8/7).

Menurut Berly,  yang perlu diperbaiki selain peningkatan ekspor dan pengurangan import, juga menggali potensi potensi sumber pendapatan yang selama ini belum disentuh atau belum direalisasikan.

“Yang perlu diperbaiki adalah pendapatan negara di bidang pajak. Target pajak kita selama ini belum tercapai 100 persen. Selain itu tax ratio pajak kita juga masih rendah. Baru pada angka 10- 12 persen dari GDP kita. Padahal di negara tetangga seperti Thailand saja sudah mencapai 17 persen,” katanya.



Selain pajak, Berly juga menyoroti cukai. Target penerimaan cukai, menurut Berly sudah terpenuhi secara baik. Karena itu, sektor cukai yang sudah memenuhi kewajibannya secara baik, tahun 2019 ini tidak perlu dikotak katik. Yang perlu digali di sektor cukai adalah potensi cukai yang ada di luar negeri tapi di dalam negeri belum dikenakan cukai. Salah satunya adalah cukai minuman bersoda maupun minuman yang mengandung kadar gula yang sangat tinggi.

“Sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan cukai bagi produksi minuman minuman yang mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan tubuh,” papar Berly Martawardaya.

Ditambahkan oleh Berly, Pemerintah juga perlu menerapkan cukai bagi plastik dan industri plastik. Alasannya plastik jangka pendek dan jangka panjang menimbulkan pencemaran lingkungan. Bahkan merusak lingkungan. Karena itu, untuk mengurangi penggunaan plastik, pemerintah perlu menerapkan cukai plastik.

Sementara, ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat GP Ansor Sumantri Suwarno sependapat dan mendukung apa yang disampaikan Berly Martawardaya. Menurut alumni FEB UI, jika pemerintah jeli, masih banyak sumber sumber pendapatan negara yang belum digali dan dimanfaatkan oleh pemerintah menjadi sumber pendapatan negara yang dapat menutupi atau mengurangi defisit anggaran negara.

“Di negara negara lain, plastik sudah mulai dikenakan cukai.  Pemerintah memang perlu lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan negara di bidang cukai. Bukan hanya berkutat pada industri tertentu saja yang sudah dikenai cukai dan mencapai target. Tapi pemerintah harus menggali sektor lain yang perlu dikenakan cukai. Diantaranya minuman bersoda dan industry plastik itu sendiri,”papar Sumantri Suwarno.

Sumantri menyesalkan pemerintah yang terlalu banyak berkutat pada penarikan cukai di industri rokok atau tembakau. Sementara cukai di produk atau industri lainnya masih diabaikan.

“Industri rokok maupun tembakau merupakan salah satu sumber pendapatan negara baik langsung maupun tidak langsung. Jadi Pemerintah harus fair atau adil dalam memperlakukan industry rokok dan tembakau di tanah air. Jangan dipukuli terus. Jangan dikenakan cukai terus, Sebab kalau industry rokok dan tembakau kolaps saat ini akan membahayakan perekonomian kita,” papar Ketua Bidang Ekonomi GP Anshor.

Ditambahkan oleh Sumantri Suwarno, dalam mengelola keuangan dan perekonomian negara, di saat harga komoditi di tingkat dunia saat ini sedang mengalami penurunan Pemerintah memang harus lebih berhati-hati. Selain menghemat anggaran pemerintah juga harus lebih kreatif dengan menggali potensi potensi cukai di sektor lain.

“Industry rokok dan tembakau yang sudah memberikan masukan pendapatan yang sangat besar, jangan lagi dibebani dengan pungutan cukai yang berlebihan. Industri rokok dan tembakau harus terus dilindungi. Sedangan industri lainnya yang belum dikenakan cukai, perlu dikenakan cukai. Sehingga tercipta keadilan bisnis dan berusaha

Editor : Mohamad Nur Asikin