Astaga, Keuangan PDAM Minim!

Pengunjung berada di kawasan air terjun Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu. Air disini dikelola oleh pemerintah kabupaten dan saat ini tengah mengalami polemik.

MALANG KOTA – Terkait polemik air antara Kabupaten dan Kota Malang, Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Malang Jemianto menyatakan, pihaknya akan membayar seluruh tunggakannya, yakni Rp 3 miliar. Namun karena keuangan PDAM hanya mampu membayar Rp 50 persen, pihaknya akan mengusahakan tambahannya. Salah satunya, Jemianto mengajukan tambahan dana ke Wali Kota Malang Moch. Anton.

”Kami sudah meminta bantuan ke owner PDAM Kota Malang, Wali Kota Malang Moch. Anton,” kata dia.

Jemianto menyatakan, pada Rabu lalu (8/11) pergi ke Jakarta untuk konsultasi keuangan terkait pembayaran ke akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia menyatakan belum bisa membayar kompensasi air Rp 3 miliar lebih dihitung dari tarif air Rp 610 per meter kubik.

”Setelah kami hitung keuangan perusahaan, maka hanya mampu dengan perhitungan Rp 350 per meter kibik,” kata Jemianto.


Rencananya, pembayaran dilakukan kalau sudah ada perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan PDAM Kabupaten Malang. ”Kalau saya membayar tanpa ada landasan hukumnya, maka saya bisa dipenjara,” papar Jemianto.

Selama ini, PDAM Kabupaten Malang menyodori perjanjian, tapi nilainya sangat tinggi, yaitu Rp 610 per meter kubik. Hal itulah yang membuat PDAM Kota Malang tidak sepakat dan membiarkannya hingga ada pemangkasan debit air Sumberpitu.

”Saya sengaja tidak meneken MoU itu, karena terlalu tinggi nilainya,” kata Jemianto.

Ditanya mengenai pengelolaan air tanpa diawali MoU, Jemianto menceritakan, pihaknya sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Awalnya, dia melihat air di Sumberpitu yang merupakan aset Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tidak dikelola. Daripada dibiarkan, dia kemudian melayangkan proposal permohonan pengelolaan ke Kemen PUPR dan diizinkan.

”Debitnya mencapai 600 hingga 800 per meter kubik,” kata dia.

Di tengah perjalanan, PDAM Kabupaten Malang juga ingin memanfaatkannya. Apalagi, Sumberpitu berada di kawasan Kabupaten Malang.

”Kami bicarakan ke Kemen PUPR, lalu diizinkan (keduanya mengelola). Tapi ada kosekuensi. Kota Malang mendapatkan 200 per meter kubik, sedangkan Kabupaten Malang hanya Rp 100 per meter kubik,” katanya.

”Kami juga harus melakukan MoU untuk uang kopensasi ke PDAM Kabupaten Malang. Namun, hingga sekarang belum terjadi,” tambah Jemianto.

Jemianto memaparkan, salah satu alasannya menyetujui harga yang ditawarkan PDAM Kabupaten Malang karena demi pelanggan. Rencananya, MoU akan ditandatangani secepatnya. ”Secepatnya kami akan tandantangani MoU itu agar bisa membayar utang,” kata dia.

Pewarta: Aris Syaiful
Penyunting: Mahmudan
Copy editor: Indah Setyowati & Arief Rohman
Foto: Falahi Mubarok