Astaga, Aset Pemkot Tak Berfungsi 2 Tahun

Pengelolaan aset milik pemerintah kota (Pemkot) Batu terkesan masih asal-asalan. Contohnya eks Kantor PU (pekerjaan umum) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu yang berada di Jalan Kartini tak terurus.

KOTA BATU – Pengelolaan aset milik pemerintah kota (Pemkot) Batu terkesan masih asal-asalan. Contohnya eks Kantor PU (pekerjaan umum) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu yang berada di Jalan Kartini tak terurus.

Setelah semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) boyongan ke Balai Kota Among Tani pada tahun 2016 lalu, kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang sekarang berganti menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu tak terawat.

Dari pantauan koran ini, eks Kantor DPKPP ini memiliki dua lantai. Cat tembok terlihat kusam. Halamannya ditumbuhi alang-alang. Lokasi aset Pemkot Batu ini strategis karena berada di dekat Alun-Alun Kota Batu.

Tak terurusnya eks Kantor DPKPP menambah daftar aset Pemkot yang mangkrak. Sebelumnya, panggung sendratari yang berada di Kelurahan Sisir dengan nilai Rp 1,6 Miliar mangkrak. Lalu terdapat juga bangunan Pasar Sayur yang dibangun tahun 2017 senilai Rp 9 Miliar, namun kini juga belum ditempati oleh pedagang dengan alasan akan ada pembangunan tahap 2 tahun 2018 ini.

Wakil Wali Kota batu, Punjul Santoso mengatakan pihaknya mengetahui jika eks kantor DPKPP itu mangkrak. ”Dahulu ada pengusaha dari Bandung yang akan meminjam bangunan itu untuk outlet, namun batal,”kata dia, kemarin.

Mantan anggota DPRD Kota Batu ini menjelaskan lokasi bangunan tersebut strategis, sehingga layak dijadikan toko pusat oleh-oleh. Jika dipinjam oleh pihak ketiga, maka Pemkot Batu akan mendapatkan pemasukan ke kas daerah. ”Contohnya eks Kantor Dinas Bina Marga disewa oleh KPP (kantor pajak pratama),” terangnya.

Selanjutnya, Punjul mengatakan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memerintahkan terhadap bidang aset untuk mendata seluruh aset Pemkot Batu. Jika sudah selesai pendataan, Pemkot Batu bisa mempertimbangkan gedungnya disewakan atau dikelola sendiri.  ”Saat ini pendataan, rekomendasi Bu Dewanti, eks Kantor Dinas Pendidikan yang sekarang dipakai kantor Panwaslu (panitia pengawas pemilu), nantinya bisa digunakan tempat UMKM (usaha mikro kecil menengah),” kata Punjul.

Masih menurut Punjul, dengan pendataan ini untuk mencegah berita-berita palsu yang tersebar di sosmed (sosial media) terkait aset pemkot Batu. ”Kami juga mewaspadai berita palsu di sosmed, takutnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,”kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo seringkali mengatakan agar aset Pemkot batu dikelola dengan baik, sehingga memberikan pemasukan. ”Kami sudah lama meminta data aset Pemkot Batu yang digunakan dan tidak, namun belum ditanggapi,” kata dia.

Pihaknya tidak mempermasalahkan bangunan Pemkot Batu dipinjamkan, karena bisa memberikan pemasukan ke kas daerah.

pewarta: Aris Syaiful
foto: Darmono