ASN yang Rangkap Jabatan Jadi Direktur PD RPH Angkat Bicara, Begini Katanya

KOTA MALANG – Sosok direktur baru Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Malang, Elfiatur Roikhah akhirnya buka suara terkait isu dirinya yang tiba-tiba ditunjuk sebagai Direktur PD RPH berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Malang beberapa hari yang lalu.

Elfi menjelaskan, jabatan yang ia emban sampai sekarang sebenarnya adalah Dewan Pengawas yang berlaku sejak 21 April 2019. Hal itu, lanjut ia, juga berlaku saat mengajukan SIUP ke DPMPTSP melalui internal PD RPH.

“Tapi karena pilihannya kata pihak internal hanya ada dua, antara pimpinan perusahaan dan direktur, jadinya yang keluar itu direktur. Sampai saat ini pun saya belum terima SIUP itu jadi saya tidak tahu mana SIUPnya,” terangnya

Perempuan berjilbab yang saat ini tercatat aktif di salah satu kecamatan di Kota Malang itu menuturkan, pengajuan SIUP dilakukan sebagai salah satu persyaratan kerjasama dengan ritel modern Transmart untuk pendistribusian daging segar.

“Kami sudah punya sertifikasi halal. Tapi legalitas lainnya belum punya. Jadi harus mengurus SIUP itu, karena Transmart hanya menghendaki kerjasama jika ada legalitas perusahaan yang jelas,” tambahnya.

Ia menambahkan, terkait polemik tersebut, Elfi mengaku akan berkonsultasi ke Kemendagri untuk memperjelas kapasitasnya di PD RPH Kota Malang. Langkah ini diambil agar segera ada kejelasan kerjasama antara PD RPH kota Malang dengan Transmart.

“iya saya akan ke Kemendagri untuk meminta saran, sikap dan perihal apa yang mesti saya ambil nantinya. Karena ini penting untuk kemajuan PD RPH,” ujarnya.

Seperti diketahui, pengangkatan Elfi sebagai Direktur PD RPH dinilai banyak kejanggalan, salah satunya melanggar Perda Kota Malang no. 4 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yang mana pengangkatan Direktur BUMD musti melalui sepengetahuan DPRD kota Malang. Namun, selama pengangkatan tersebut pihak dewan mengaku belum pernah diajak berkomunikasi oleh Pemerintah kota Malang.

Sementara itu, pada PP 54 tahun 2017 pasal 71 tertulis Seorang dewan pengawas atau komisaris bisa menjalankan tugas direktur jika ada kekosongan jabatan di direktur. Namun di pasal lainnya, juga tertulis bahwa dewan pengawas tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan di sebuah BUMD apalagi merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pewarta: Bob Bimantara
Foto: Bob Bimantara
Penyunting: Fia