ASEAN Harus Bertindak untuk Menyelesaikan Krisis Rohingya

ASEAN Harus Bertindak untuk Menyelesaikan Krisis Rohingya - JPNN.COM

RADAR MALANG ONLINE, JENEWA – JENEWA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat prihatin atas terjadinya krisis kemanusiaan yang belum lama ini menimpa etnis Rohingya di Rakhine. Bamsoet berharap negara-negara di Asean dapat bertindak tegas untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

“Apabila konflik di Rakhine terus terjadi, dan tidak ada penyelesaian konkret bagi etnis Rohingya, masa depan Asean sebagai kawasan ekonomi yang stabil, damai dan terbuka tentu saja akan terancam,” ujar Bamsoet dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Vietnam, Turki, Argentina, Sudan dan Delegasi Asean+3 di sela-sela acara Inter Parliement Union (IPU) ke-138 yang berlangsung 24-26 Maret di Jenewa, Swiss, Sabtu (24/3).

Bamsoet meminta Anggota Asean+3 yang juga anggota IPU selalu kompak dan bersikap kritis terhadap apa yang telah terjadi di kawasan Asean. Segala persoalan yang terjadi apalagi menyangkut masalah kemanusiaan harus cepat ditanggapi bersama.

Politikus Partai Golkar ini juga menyampaikan permintaan dukungan kepada anggota IPU dengan mendorong pemerintahnya untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Acara persiapan dan kampanye Indonesia menuju pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan sudah dilaksanakan sejak tahun 2015.

“Dengan menjadi anggota tidak tetap, kami berharap Indonesia dapat lebih berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Termasuk di Asean,” kata Bamsoet.
Bamsoet melihat hubungan Indonesia dengan Negara-negara anggota IPU relatif stabil dan terus berkembang.

MIKTA

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga berharap hubungan negara yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki) yang merupakan forum konsultasi middle powers yang dibentuk pada tahun 2013, makin baik dan saling memperkuat.

Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA setelah terpilih pada pertemuan tingkat Menteri tanggal 13 Desember 2017 di Istambul, Turki.