Aroma Penyalahgunaan Bosda dan Bosnas

MALANG KOTA – Indikasi penyalahgunaan bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dan bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) pada beberapa SD di Kota Malang, kemarin (10/2) diungkapkan Malang Corruption Watch (MCW). Bersama dengan  Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), mereka melaporkan indikasi tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Sejumlah poin disampaikan dalam pertemuan di kantor Disdikbud Malang itu.

”Kami lihat memang masih ada banyak catatan dan evaluasi yang harus dilakukan oleh dinas pendidikan,” ujar Koordinator MCW M. Fahrudin. Dia mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 10 sekolah yang terdapat indikasi penyalahgunaan dana bosda dan bosnas. Dari pengamatan pihaknya, rata-rata perkaranya disebabkan komite sekolah tidak memahami tugas dan perannya.

Jadi, muncul beberapa oknum yang memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penyalahgunaan. ”Kira-kira kurang dari 10 SD yang kami identifikasi terkait dengan adanya problem soal komite sekolah. Untuk itu, kami mendorong agar ada percepatan revitalisasi komite sekolah,” terang Fahrudin.

”Apalagi juga sudah ada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, tapi regenerasi komite sekolah juga belum optimal. Ternyata 2–3 tahun belakangan ini proses revitalisasi komite sekolah juga  masih ada yang tidak beres,” paparnya.

Diaa juga mengaku beberapa sekolah yang pengurus komitenya tidak berganti lebih dari dua periode. ”Padahal, kan maksimal 2 periode kepengurusannya. Tapi, nyatanya ada lho yang sudah berpuluh-puluh tahun belum ganti,” beber Fahrudin. Dia lantas menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu MCW mendapat aduan dari salah satu komite SD di Kota Malang terkait laporan dana bosda dan bosnas yang tidak transparan.

”Ada dugaan penggunaan dana bosda dan bosnas yang tidak sesuai dengan juknis sehingga berdampak terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur,” jelasnya. Lebih rinci dia menyebut ada salah satu komite yang diminta sekolah untuk menarik sumbangan kepada wali murid. Padahal, permintaan sumbangan tersebut sudah dianggarkan lewat plot bosnas dan bosda. ”Kami mengidentifikasi tidak hanya terjadi di satu SD saja,” kata dia.

Mendapat laporan tersebut, disdikbud berkomitmen melakukan penelusuran lebih lanjut. ”Kami akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan di dalam pengelolaan dana bosnas dan bosda di Kota Malang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Dra Zubaidah MM. Masukan soal revitalisasi komite sekolah juga bakal ditindaklanjuti pihaknya.

”Tadi (kemarin) juga sudah kami sepakati akan ada pembentukan tim independen dan tim eksternal untuk memastikan bahwa komite-komite sekolah yang ada di seluruh pendidikan SD maupun SMP betul-betul paham peran dan fungsinya,” sambung Ida–saapan akrabnya. 

Pewarta : Errica
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya