Arief Jadi Ketua MK, ICW Endus Aroma Janggal

Koalisi ICW yang diwakili Tama Satrya Langkun itu, menduga adanya kejanggalan dalam dalam proses fit and proper test yang dilakukan DPR kepada Arief Hidayat. Karena terkesan terburu-buru, sehingga masyarakat tidak ikut berpatisipasi dalam proses tersebut.

Menurut Tama dalam proses fit and proper test ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kita tidak ada info, tiba-tiba masuk proses fit and proper test, jadi tidak ada masukan dari masyarakat,” ungkap Tama, di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, rabu (6/12)

Menurut Tama kasus ini mirip dengan kasus ketika pemilihan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian Patrialis digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). 



Sementara itu, Anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Salahuddin Wahid dimintai pendapat perihal tersebut. Dia menegaska bahwa waktu pelaksanaan fit and proper test atau jumlah calon hakim itu diluar kewenangan Dewan Etik. 

“Cepat atau tidak, satu atau lebih calonnya itu bukan wilayah dewa etik untuk mencampurinya.” jawabnya saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, rabu (6/12)

Ruang lingkup kewenangan dewan etik menurut Salahuddin hanya menjaga etika para hakim. Mengenai hal lainnya itu adalah tanggung jawab dari instansi pemerintah lainnya.

Diketahui, Komisi III DPR telah resmi memperpanjang masa jabatan Arief Hidayat yang merupakan Guru besar fakultas hukum Universitas Diponogoro (Undip) sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2023. 

Wakil ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, 90 persen anggota fraksi menyetujui pengangkatan Arief. Namun, Fraksi Gerindra menyatakan tidak berpendapat, karena diketahui terlebih dahulu melakukan walk out.

“10 fraksi telah memberikan pendapat, 9 fraksi menyetujui Arief diperpanjang. 1 fraksi, fraksi gerindra menyatakan mereka tidak berpendapat,” kata Trimedya, di Gedung DPR, Rabu (6/12).

Kendati mendapat penolakan dari fraksi Gerindra. Perpanjangan Arief tetap dinyatakan sah oleh Komisi III. Atas dasar itu, hasilnya akan dibawa ke paripurna paling lambat pekan depan.

Terkait perpanjangan masa bakti sebagai ketua MK, Arief mengucapkan rasa syukur. Dia berharap dapat menjaga marwah hukum di Indonesia.

“Agar negara ini menjadi negara hukum yang demokratis di masa depan dan jaya. Sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 45, negara hukum yang mensejahterakan rakyat,” tutur Arief

Lebih lanjut, dia meminta dukungan dari berbagai elemen untuk tetap mengkritik lembaga peradilan milik Indonesia itu.

“Mohon dukungan dan kritik agar dapat menjalankan kewenangan sebagai hakim konstitusi sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya,” ungkapnya.


(aim/sat/JPC)