APJII Dorong Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Dipercepat

JawaPos.com – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendorong Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera diselesaikan. Pasalnya, era digital saat ini peredaran data semakin masif sehingga butuh regulasi untuk mengatur serta menjamin keamanannya.

Ketua umum APJII Jamalul Izza mengungkapkan, pengguna internet di Indonesia semakin meningkat, yakni menjadi 171,17 juta jiwa. Karena itu mutlak hukumnya regulasi perlindungan data pribadi harus segera diterbitkan.

“Harus ada kepastian keamanan data bagi setiap warga negara. Sebab hal ini penting karena sebagai bentuk melindungi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.

Menurut Jamal, era digital seperti sekarang ini, perlindungan data pribadi sudah semakin mendesak. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia.



Berdasarkan hasil survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang dilakukan APJII dan Polling Indonesia tahun 2018, data menunjukkan bahwa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube paling sering dikunjungi.

“Apalagi di media sosial, banyak ditemui data pribadi masyarakat yang mudah didapatkan. Maka dari itu, APJII mendukung upaya dari pemerintah untuk segera menyiapkan regulasi tersebut,” ungkap dia.

Di sisi lain, masyarakat juga harus sadar bahwa era internet saat ini data pribadi merupakan sesuatu yang begitu penting, bukan lagi hanya sebuah catatan identitas semata. “APJII pun turut berkontribusi untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya data pribadi melalui Miss Internet Indonesia. Tujuannya agar masyarakat semakin sadar dan paham mengenai hal ini,” kata pria kelahiran Aceh ini.

Dia menambahkan, konsep kedaulatan siber yang diutarakan Presiden Jokowi juga sangat penting. Karena selain dari sisi keamanan, kedaulatan siber juga harus dilakukan. Sebagai pengelola IP Address di Indonesia, APJII juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan siber.

Diketahui, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu menyinggung soal kedaulatan data. Dia memberikan perhatian khusus terkait dengan kedaulatan data. Apalagi di zaman era digital saat ini.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR RI pada Jumat (16/08) pekan kemarin. Menurutnya, negeri ini harus sigap dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak,” ujarnya.