Anton Ngotot Tolak Proyek Jembatan Kedungkandang

SIDOARJO – Wali Kota Malang non aktif, Moch Anton, kemarin (24/4), juga menjadi saksi terdakwa Direktur Utama PT Enfys Nusantara Karya (ENK) Hendrawan Maruzzaman dalam sidang berbeda. Hendrawan masuk dalam pusaran dugaan korupsi karena disangka menyuap Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono senilai Rp 200 juta. Uang pelicin itu untuk memuluskan dapat proyek Jembatan Kedungkandang.

Anton dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suhermanto dan Dame Maria Silaban di hadapan majelis hakim yang diketuai HR Unggul bersama tiga saksi lain. Yakni, mantan ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono yang menjadi terdakwa kasus sama, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPPB Kota Malang Nur Rohman, dan Direktur Keuangan PT ENK Ramdhani Kusumah Akbar.

Dalam kesaksiannya, Anton mengaku pernah bertemu terdakwa Hendrawan. Pimpinan perusahaan calon rekanan proyek Jembatan Kedungkandang itu datang ke ruang dinasnya di Balai Kota Malang. Menurut dia, kehadiran Hendrawan hanya untuk memperkenalkan diri tanpa membahas proyek jembatan.

”Dia datang untuk memperkenalkan diri sebagai pengusaha, cuma sebentar karena saya banyak tamu juga. Tidak ada membahas soal jembatan,” ujarnya.

Anton mengaku tidak akan membuka lelang proyek Kedungkandang karena masih bermasalah dengan hukum. Namun, dia juga membuka peluang kontraktor untuk melanjutkan proyek mangkrak itu asal sanggup mengganti kerugian negara Rp 1,8 miliar yang disebabkan tidak tuntasnya pengerjaan proyek sebelumnya.



Kesaksian Anton ini sempat membuat hakim Unggul geli. ”Saksi menolak lelang karena kasusnya masih ditangani kepolisian, tapi juga membolehkan rekanan asalkan mengganti kerugian negara Rp 1,8 miliar, gimana ini maksudnya?” tanya Unggul kepada Anton.

”Saya juga tidak tahu yang mulia. Saya menentang pelaksanaan proyek karena menunggu kejelasan hukum,” jawab Anton.

Mendengar jawaban Anton, hakim Unggul tertawa saja. Sementara itu, saksi Ramdhani mengaku dimintai uang Rp 250 juta oleh Nur Rohman. Uang itu kemudian diserahkan Rohman ke atasannya, Kepala Dinas PUPPB Jarot Edy Sulistyono. Jarot kemudian menyerahkan ke M. Arief Wicaksono agar turut membantu mendesak Pemkot Malang supaya proyek Jembatan Kedungkandang segera dianggarkan. Proyek itu akhirnya dianggarkan dalam APBD 2016 senilai Rp 95 miliar.

Pewarta: Lugas/Jawa Pos
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Lugas/Jawa Pos