Anomali Demokrasi di Pilwali Kota Malang

Dr Rinikso Kartono MSi - Dekan FISIP UMM

Mungkin, Pilkada Kota Malang kali ini menjadi pilkada paling menarik sepanjang kontestasi demokrasi. Yang menarik, justru pilkada ini disuguhi oleh kandidat yang kurang menarik. Dua kandidat calon wali Kota Malang telah terciduk KPK yang secara teoritik sulit lepas. Bagi masyarakat Malang yang memiliki kecukupan pendidikan dan cukup melek politik secara rasional, tentu sulit menerima. Kalau pun mereka memilih, akan sia-sia. Karena nggak akan jadi wali kota. Sementara, satu kandidat lainnya terjerat asmara. Bercerai dengan istri pertamanya, kemudian menikah lagi. Peristiwa ini sempat diberitakan Jawa Pos Radar Malang. Ini bisa jadi ada gerakan gak dipilih siji gak dipilih kabeh (gak ji gak beh) … alias calon wali Kota Malang semuanya sama saja. Lalu, apakah masyarakat tidak punya pilihan? Ya masyarakat masih punya pilihan, yaitu calon wakil wali kotanya. Persoalannya, masyarakat tertarik apa tidak? Ini yang belum diketahui, termasuk dalam survei-survei. Ini jadi misteri tersendiri.

Kedua, yang menarik adalah, ternyata para pendukung termasuk partai pendukung juga terlihat tidak tertarik untuk getol memasarkan calon wali kota yang diusungnya. Masa kampanye tidak semeriah periode pilkada sebelumnya atau tidak semeriah dibandingkan pilkada di kota lain. Pilkada kelihatan sepi tanpa hiruk pikuk politik. Barangkali, para pendukung tahu diri dan malu mau ngomong apa pada rakyat. Tidak ada lagi iklan yang politik hiperbola tentang kehebatan kandidatnya sebagai pro wong cilik, melakukan covering sebagai orang alim, suci, dll. Malah, para parpol ”nggege mongso” lebih tertarik membincangkan skenario calon wakil wali kotanya, jika kandidat yang diusungnya menang dan harus diganti wakilnya.

Yang menarik ketiga, pesta demokrasi tidak menarik kalangan akademisi untuk menggelar quick count. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM yang menggelar quick count dalam setiap pilkada di Malang Raya, kali ini tidak. Alasanya, karena pilkadanya nggak menarik, bahkan tidak ada sponsor yang tertarik untuk men-support quick count.

Yang menarik keempat, bisa jadi masyarakat tidak tertarik untuk berbondong-bondong ke TPS. Berkaca pada Pilkada Kota Malang periode sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat Kota Malang tidak kurang 40%. Ketika itu, kelas menengah atas lebih memilih berwisata ketimbang datang ke TPS. Dengan biografis kandidat yang ada sekarang dan berbagai masalahnya, bisa jadi golput naik total 60%.

Kasus di Malang ini anomali demokrasi. Ini tidak melanggar hukum dan prosedur demokrasi, tetapi secara substantif tidak demokrasi. Karena proses demokrasi merupakan proses seleksi kepemimpinan untuk mencari pemimpin terbaik. Kegagalan bukan pada sistem, tetapi pada partai politik dalam rekrutmen dan seleksi kepemimpinan politik. Ini karena partai politik masih menjalani praktik politik kartel yang mengedepankan keuntungan-keuntungan ekonomi dengan cara bersekongkol.



Oleh: Dr Rinikso Kartono MSi – Dekan FISIP UMM
Penyunting: Irham Thoriq
Foto: Dokumentasi Pribadi