Anggaran TGUPP Ala Anies-Sandi Sangat Fantastis

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, anggaran dana sebesar Rp 28 miliar untuk 73 orang TGUPP sangat fantastis. Menurutnya, langkah Kemendagri mencoret anggaran TGUPP dinilai tepat. Pihak Kemendagri tidak mempermasalahkan banyaknya tim TGUPP, melainkan anggaran besar yang menjadi pertimbangan penolakan tersebut.

“Kelihatannya Kemendagri sendiri memang fleksibel dengan jumlah itu sepanjang tidak terlihat fantastis, tapi ini begitu fantastisnya. Ini bukan persoalan banyak orangnya, tapi soal anggarannya. Anggarannya dicantumkan di RAPBD itu besar sekali,” kata Trubus Saat dihubungi JawaPos.com, Senin (25/12).

Trubus menegaskan, seharusnya anggaran dana TGUPP gubernur setengah dari pemerintah pusat. Padahal, anggaran TGUPP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hanya mencapai Rp 10 sampai Rp 15 juta per orangnya.

“Kalau staf ahli gubernur pasti dibawah pemerintah pusat. Kalau staf ahli di pusat itu rata-rata Rp 10 juta. Kalau gubernur ya setengah, tapi kalau dia mau naikkan ya bisa saja, tapi yang selama ini staf ahli di DPR, TGUPP ya diterima sekitar Rp 10 juta sampai maksimal Rp 15 juta,” ungkapnya.



Anggaran yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat mengejutkan semua pihak. Terlebih lagi, kerja TGUPP hanya membantu gubernur dan wakil gubernur saja. Masyarakat bahkan tidak bersentuhan dengan tim TGUPP.

“Nah makanya, kalau Rp 10 juta dikali 74 orang, kenapa mata anggaran yang diajukan begitu besarnya. Kedua, TGUPP kerjanya kan enggak langsung ke masyarakat, masyarakat enggak pernah menikmati apa-apa. Jadi ini bertentatangan sama nalar publik,” pungkasnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengungkapkan TGUPP tidak akan dianggaran dalam biro adminitrasi. Pihaknya tengah mengarahkan anggaran TGUPP tersebut pada biaya operasional Gubernur DKI Jakarta sebagaimana dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas khusus oleh gubernur yang tidak terakomondasi oleh anggaran lainnya dalam APBD.

“Termasuk kalau kami melihat keberadaan TGUPP yang akan melaksanakan tugas-tugas khusus gubernur ini lebih relevan kami arahkan untuk menggunakan biaya operasional Gubernur,” katanya.


(eve/JPC)