Anggaran Terbatas, Kualitas Pilkada Kabupaten Malang Dipertaruhkan

Dalam beberapa bulan ke depan, kita sebagai warga Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang, akan menyambut pesta demokrasi untuk mengikuti pilkada serentak di 16 kota/kabupaten. Momen ini merupakan waktu yang ditunggu bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk memilih calon pemimpin terbaik.

Bukan hanya sekadar memilih terbaik dari yang terburuk, tapi juga memilih dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan keterlibatan masyarakat Kabupaten Malang yang ”seharusnya tinggi”.

Mandatory sukses penyelenggaraan Pemilukada sebagai salah satu implementasi demokrasi ada di tangan penyelenggara dan partai politik sebagai ibu negara. Melihat dan mencermati gereget Pilkada Kab.  Malang dalam beberapa waktu terakhir, tensi suasana di Kabupaten Malang masih tenang dan cenderung dingin.

Padahal sudah banyak elite-elite politik yang mulai bermanuver dari mencari dukungan hingga mencari rekomendasi partai politik.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu seharusnya mampu bekerja ekstra melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di wilayah kabupaten yang luasnya mencakup 33 kecamatan itu. Tuntutan ini menjadi mustahil jika alokasi dana penyelenggara pemilu dibatasi Pemkab Malang.

Sejauh ini, memang sudah ada kesepakatan antara pihak KPU dan Pemkab Malang terkait anggaran pemilu yang mencapai Rp 85 miliar pada helatan Pilkada 2020. Jumlah ini masih di bawah dari anggaran yang awalnya diajukan sebesar Rp 93 miliar. Penulis rasa, angka awal dari anggaran yang diajukan oleh KPU sangat realistis.

Itu jika dilihat dari sebaran daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di seluruh Kabupaten Malang mencapai sekitar 2 juta jiwa. Tidak hanya itu, alokasi penganggaran tersebut diperuntukkan dalam hal pembiayaan seperti belanja pegawai, anggaran Ad Hoc (PPK & PPS), pemuktakhiran data pemilih, dan utamanya untuk sosialisasi kampanye.

Mengingat jika pada helatan pilkada pada 5 tahun sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Malang dalam pemilu hanya mencapai 58,38 persen. Persentase tersebut turun jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2005 mencapai angka partisipasi di atas 60 persen dan menjadi 60 persen pada tahun 2010.

Meskipun dalam helatan pemilihan gubernur (pilgub) kemarin partisipasi pemilih di kabupaten naik menjadi 63%, namun angka tersebut masih di bawah target, yakni 77 persen.

Jika ditarik lebih jauh antara alokasi anggaran pemilu hingga tingkat partisipasi pemilu memiliki dampak yang beruntun, logikanya dengan adanya optimalisasi anggaran pilkada akan mendorong penyelenggara pemilu bisa melakukan sosialisasi lebih masif. Sehingga partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya lebih besar lagi.

Dampak lainnya secara tidak langsung dari perdebatan anggaran pilkada beberapa waktu lalu ialah menjadi molornya sosialisasi pilkada dan terbatasnya intensitas sosialisasi KPUD Kab Malang. Ini pastinya akan menjadi efek domino yang bermuara pada terpilihnya pemimpin Kabupaten Malang yang tidak sesuai harapan masyarakat.

Kini tantangan terbesar ada di tangan penyelenggara, baik KPUD maupun Bawaslu Kabupaten Malang. Penyelenggara mau tidak mau, suka tidak suka harus mampu menciptakan suatu kontestasi politik yang berkualitas dan tidak memihak kepada siapa pun.

Karena pemilukada akan menghasilkan kepala daerah terpilih yang kelak sangat menentukan arah Kab. Malang untuk 5 tahun ke depan. Sehingga nantinya bermunculan calon-calon pemimpin di Kabupaten Malang yang kredibel dan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Malang.

Itu pun jika penyelenggara mampu meningkatkan tingkat partisipasi sesuai target 77%. Sudah saatnya penyelenggara bergerak dan berbenah meskipun dengan anggaran yang dibatasi daripada memunculkan asumsi bahwasanya penyelenggara tidak mampu (ogah-ogahan) dengan keterbatasan anggaran.

Penulis berharap masyarakat di Kabupaten Malang untuk mulai ikut memberikan perhatiannya pada setiap tahapan pilkada. Agar masyarakat Kabupaten Malang tidak terjebak lagi di dalam kepentingan-kepentingan para elite yang akhirnya merugikan masyarakat dan membuat Kabupaten Malang tersandera oleh kepentingan pemangku jabatan. Seharusnya para pemangku kepentingan bersikap proaktif agar pemilukada bukan sekadar dimaknai sebagai sebuah ritual 5 tahunan.

Dengan anggaran penyelenggara yang jauh dikurangi oleh pemerintahan kabupaten dan keterlambatan menyepakati anggaran, masyarakat akan mempertanyakan kemampuan penyelanggara menciptakan pilkada yang berkualitas serta tingkat partisipasi yang tinggi. Tidak hanya seakan menyelenggarakan pilkada hanya untuk menggugurkan tanggung jawab tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas.

Pewarta : *