Anggaran Kesehatan Naik Berlipat

KEPANJEN – Anggaran pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017. Ploting anggaran belanja untuk dua bidang tersebut mencapai Rp 1,8 triliun. Khusus untuk anggaran kesehatan, kenaikannya mencapai dua kali lipat.

”Ini upaya kami untuk meningkatkan kualitas dan luasan cakupan pelayanan,” terang Bupati Malang Rendra Kresna usai rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2017 siang kemarin (16/8).

Belanja langsung dan belanja tidak langsung bidang pendidikan diplot sebesar Rp 1,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut paling mendominasi dari seluruh belanja Pemkab Malang tahun ini. Karena bila dipersentase, angkanya menyentuh 34,94 persen.

Menurut Rendra, plot anggaran sebesar itu bakal dialokasikan untuk beberapa kegiatan. Mulai dari bantuan operasional sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, hingga perluasan daya tampung sekolah. Selain itu, anggaran diplot untuk peningkatan manajemen pendidikan dasar. Termasuk di dalamnya bantuan ke lembaga pendidikan swasta. ”Dibandingkan dengan ploting awal APBD 2017, memang ada peningkatan yang cukup banyak,” bebernya. Lantaran, sebelumnya eksekutif menganggarkan sebesar Rp 1,2 triliun.

Di sisi lain, bidang kesehatan juga mendapat plot yang cukup besar. Khususnya di kolom belanja langsung yang mendapat anggaran sebesar Rp 464 miliar. Jumlah tersebut naik dua kali lipat, karena sebelumnya dinas kesehatan hanya dijatah belanja langsung sebesar Rp 185 miliar. ”Penambahan dialokasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan tenaga kesehatannya,” tambah Rendra.

Secara umum, usulan PAK yang diajukan kemarin tidak jauh berbeda dengan hasil pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA PPAS). Seperti pendapatan asli daerah (PAD) yang ditarget bisa menghasilkan Rp 650 miliar atau naik 34,43 persen dari angka dalam APBD 2017.

Untuk dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), nilainya tidak banyak berubah, yakni sekitar Rp 2,3 triliun. ”Kami masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Biasanya, setelah pidato kenegaraan ada pemberitahuan yang disampaikan,” sambung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto.

Dia sudah mendapat kabar bila memang ada pengurangan alokasi pusat untuk daerah. Namun, dia tak mau berandai-andai lebih lanjut sebelum ada kepastian resmi dari pusat.

Pewarta: Bayu Mulya
Penyunting: Ahmad Yani
Copy Editor: Arief Rohman