Aksi 22 Mei Bukan Kudeta, Cuma Aksi Barisan Sakit Hati

Terkait Isu People Power 22 Mei 2019, Begini Pesan Perdamaian dari Mekkah - JPNN.COM

KOTA MALANG – Setelah pleno yang berlangsung maraton hingga Selasa (21/5) dini hari, KPU mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang dengan meraih 55,5 persen suara sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 44,5 persen suara.

Kubu Prabowo-Sandi ternyata sudah bersiap-siap menolak hasil Pilpres, bahkan sebelum penghitungan selesai. Alasannya, ada kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Wacana people power turun ke jalan pada Aksi 22 Mei pun terealisasi sejak kemarin (21/4). Ratusan massa berbaju putih mengepung Kantor Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta hari ini (22/5). Mereka yang berunjuk rasa tidak menerima kekalahan dan menuntut keadilan.

Melihat Aksi 22 Mei, pengamat politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari S.IP, MA, menanggapinya dengan santai. Bagi dosen ilmu politik ini, aksi 22 Mei hanya respon sesaat atas ketidaklegowoan kubu 02 menerima kekalahan. Aksi ini tidak akan berlangsung lama, bahkan tidak akan menjadi kudeta.

Massa yang turun ke jalan jika dilihat sepintas, mereka ingin meniru kudeta yang dilakukan pada 1998 saat ormas dan masyarakat menggulingkan kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi menurut Wawan aksi 22 Mei tidak bisa disamakan mengingat aksi 1998 menyangkut sistematis pemerintahan, sedangkan aksi 22 Mei hanya menyangkut kepentingan paslon 02.


“Saya masih ingat tahun 1998 itu dari ormas, dari organisasi mahasiswa semua turun ke jalan. Mereka nggak cuma bergerak di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Tapi aksi 22 Mei ini hanya dilakukan segelintir orang yang tidak terima, ormas besar seperti Muhammadiyah saja nggak mendukung. Kegiatannya pun juga cuma terpusat di Jakarta,” bebernya.

Aksi 22 Mei tidak bisa dikatakan kudeta seperti 1998 sebab tidak memenuhi 2 syarat politik. Syarat pertama kudeta adalah adanya dukungan militer yang kuat. Pada kenyataannya saat ini TNI, POLRI mendukung dan di bawah pemerintahan saat ini.

“Kalaupun ada yang dari TNI mendukung Prabowo atau aksi ini, itu mereka yang sudah purnawirawan. Tapi kalau TNI yang saat ini saat taat NKRI,” sambungnya.

Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa kudeta untuk menggulingkan pemerintahan juga harus mendapatkan banyak dukungan berbagai organisasi dan masyarakat di seluruh Indonesia. Akan tetapi faktanya, di Indonesia banyak organisasi, ulama, di tiap daerah yang menolak ajakan people power.

“Makanya saya bilang ini respon sesaat, Cuma berkaitan dengan rasa nggak terima aja. Pada kenyataanya bukan menuntut masalah sistem kenegaraan, tapi hanya menuntut kenapa kubu saya kalah. Karena kalau menyangkut sistem negara sudah pasti seluruh daerah bergejolak,” pungkasnya.

Hingga saat ini massa Aksi 22 Mei sudah mulai berkumpul kembali di Bawaslu. Akibat kericuhan ini dilansir dari Jawapos.com banyak kegiatan masyarakat yang terganggu. Salah satunya layanan bus Transjakarta ke Tanah Abang yang sementara diberhentikan.

Pewarta: Rida Ayu
Foto: dok JP
Penyunting: Fia