Akses Sanitasi Butuh Dukungan Dana

KEPANJEN – Mengadopsi ide pemerintah pusat, Pemkab Malang juga sudah menggeber program 100-0-100 sejak 2016 lalu. Tepatnya sejak rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016–2021 disahkan.

Saat ini, target menuju 100 persen akses layak air minum, 0 persen pengurangan kawasan kumuh, serta 100 persen akses sanitasi semakin mendekati kenyataan. Data terkini menunjukkan posisinya sudah di angka 94,5 persen, mendekati 0 persen, serta 89 persen.

Kabar tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat di sela-sela Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2019 di Jakarta kemarin (2/12).

”Hingga saat ini, upaya menuju 100-0-100 tersebut terus dilakukan oleh semua daerah di Indonesia. Sasarannya, setiap tahun harus ada progres kenaikan. Begitu juga dengan Kabupaten Malang,” kata dia. Menurutnya, target tersebut harus bisa terpenuhi semuanya pada tahun depan atau 2020 mendatang.

Namun, karena banyak daerah yang dalam perjalanan tersandung kendala, terutama bencana dan anggaran, maka ketetapan 2020 Indonesia menuju 100-0-100 akhirnya direvisi. ”Target mundur 10 tahun lagi, dengan begitu menjadi 2030 mendatang. Tapi dalam forum tadi ada yang kurang sepakat karena 10 tahun lagi dirasa terlalu lama,” bebernya.

”Akhirnya muncul opsi lain, bahwa setiap tahun perkembangan program 100-0-100 harus dievaluasi,” beber dosen Planologi ITN Malang tersebut. Persoalan anggaran, masih kata Wahyu, menurutnya juga terjadi hampir di tiap daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Malang.

Idealnya, anggaran sanitasi disamakan dengan anggaran di dinas pendidikan (disdik), yang mengamanatkan 20 persen dari APBD. Atau minimal alokasi 10 persen saja dari APBD, maka gerakan 100 persen sanitasi menurutnya bisa dicapai dengan cepat. ”Sanitasi ini kaitannya dengan stunting, jadi harus dapat perhatian lebih,” harap dia.

Dari lokasi yang sama, Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi mengaku bila untuk mempercepat akses layak air minum, pihaknya tetap mengikuti program subsidi pemerintah. Tahun depan, akan ada 4.000 sambungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

”Dibandingkan dengan 2019, tambahan 4.000 titik sambungan MBR tersebut menaikkan cakupan 1–2 persen,” jelasnya. Saat ini, masih kata Syamsul, sebaran pemerataan air bersih mencakup tiga layanan. Yakni sambungan kepada 126.000 pelanggan dari Tirta Kanjuruhan (dulu PDAM) yang berada di angka 34,5 persen.

Kemudian, layanan Pamsimnas dan Hippam yang dibina oleh DPKPCK (40 persen), serta jaringan air bersih non-perpipaan (20 persen). Jika ditotal, dari target 100 persen tadi, maka berada di angka 94,5 persen.

”Melihat persentase ini, kami yakin dalam 3–4 tahun ke depan target 100 persen sukses tercapai,” tambah dia. Dia memastikan bila usaha mempercepat pemenuhan air bersih tersebut terus dilakukan. Khususnya untuk mengatasi problem kekeringan yang sering menghantui kawasan Malang Selatan.

Menurutnya, pembangunan jaringan untuk enam kecamatan saat ini tinggal menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Ada dua sumber air besar yang bisa dimanfaatkan. Yakni di Sungai Lesti dan Sumberbrantas.

Sungai Lesti bakal di-plot untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagak, dan Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Sedangkan Sumberbrantas bakal di-plot untuk memenuhi air di Kalipare serta Donomulyo.

Pewarta : Nenny Fitrin
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya