Akomodasi PKL Jualan di Trotoar, Pemprov DKI Siapkan Pergub

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas trotoar. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Pergub tersebut ini sedang dalam tahap penyusunan.

Hari menjelaskan, dalam aturan ini nantinya akan dijelaskan trotoar yang diperbolehkan untuk berjualan. Serta syarat PKL yang diperbolehkan jualan juga dirinci.

“Pergub ini lagi dikoreksi. Tentunya di situ yang bisa kita akomodir itu yang trotoar (lebarnya) lebih dari 5 meter,” kata Hari saat dihubungi, Jumat (17/1).

Sehingga trotoar yang diperbolehkan untuk lapak PKL juga dilihat dari lebarnya. Tak semua trotoar bisa digunakan untuk berjualan.

Lantas, adakah kategori PKL yang dimuat dalam Pergub tersebut?

Untuk spesifikasi PKL, Pergub akan mengikuti Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 3, yakni pedagang yang diizinkan bukan PKL permanen. “Kemudian tidak boleh bakar-membakar. Jadi harus PKL yang benar-benar ramah lingkungan,” imbuh Hari.

Kompor yang boleh digunakan harus elektrik. PKL juga dilarang melakukan aktivitas mencuci peralatan, karena akan mencemari lingkungan. PKL juga akan diatur waktu berjualannya, serta bentuk alat berjualannya pun ditentukan.

Penempatan PKL akan ditentukan melalui Peraturan Wali Kota sesuai rekomendasi Dinas Bina Marga setelah Pergub dikeluarkan. Pada dasarnya, PKL yang dibolehkan berjualan di trotoar tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki. Termasuk bagi pergerakan penyandang disabilitas. Bagi yang melanggar maka akan langsung ditertibkan.

“Yang penting intinya tidak mengganggu pejalan kaki. Hak pejalan kaki tetap nomor satu, ini (PKL ditrotoar) hanya sebagai pelengkap,” pungkas Hari.

Namun, saat disinggung kapan Pergub ini diterbitkan, Hari enggan memberi kepastian. Dia hanya berharap aturan ini bisa segera disahkan.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Sabik Aji Taufan