Akhirnya, Warga Madyopuro Terima Pembebasan Lahan

MALANG KOTA – Faktor pembebasan lahan yang selama ini menghambat penuntasan tol Malang–Pandaan (Mapan), kini sirna sudah. Sebab, sekitar 34 kepala keluarga (KK) yang sebelum menolak pembebasan 50 bidang lahan di Madyopuro, kini sudah setuju.

Jika tidak ada aral melintang, hari ini (31/10) mereka mengambil uang di kantor Pengadilan Negeri (PN) Malang. Uang pembebasan lahan tersebut hanya bisa diambil di PN karena pemerintah melakukan konsinyasi (menitipkan uang di pengadilan).

Prosedur itu biasanya ditempuh pemerintah jika ada warga yang menolak lahannya dibebaskan untuk proyek kepentingan umum, seperti jalan tol.

Kuasa hukum warga terdampak tol Mapan, Sumardhan mengatakan, warga sudah menerima pembebasan lahan. ”Ya, semua warga Kelurahan Madyopuro yang terdampak tol sudah menerima semua pembebasan lahan di kawasan tol Mapan Seksi V (jalur Pakis–Madyopuro),” ujar Sumardhan kemarin.

Dia memaparkan, alasan warga menerima pembebasan lahan karena ada tambahan 10 persen dari nilai dari masing-masing lahan milik warga tersebut.

”Sebelumnya kenapa pelik? Sebab, pihak tol menghargai lahan-lahan milik warga tersebut sama dengan harga umum, tentu saja kami menolak,” sambunganya.

Keharusan penambahan 10 persen tersebut, lanjut Sumardhan SH, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sementara itu, salah satu warga Madyopuro, Tasyidin mengatakan, sebagian besar pemilik lahan sudah menerima pembebasan lahan.

Namun, dari 34 warga yang menolak, hanya 31 orang yang bersedia menerima. Sisanya 3 orang belum menerima. Yakni, Rifa’i, Hendro, dan Hendi, warga RT 6, RW 2, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang.

”Jam sembilan pagi, besok (hari ini) kami akan ke PN Kota Malang (mengambil uang pembebasan lahan),” tuturnya.

Dia juga membenarkan bahwa pihak tol akan memberi tambahan 10 persen dari total nilai harga lahan yang dijualnya.

Sebelumnya sekitar 34 KK menolak pembebasan lahannya karena harga yang ditetapkan pemerintah dianggap terlalu rendah. Ketika di pengadilan, warga dinyatakan kalah.

Mereka lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 17 Juni lalu, lagi-lagi kalah di meja hijau. Kemudian pada 25 Juni lalu, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan kasasi dilakukan setelah menerima salinan amar putusan dari PT DKI Jakarta. Berdasar dari amar putusan bernomor 45/PDT/2019/PT.DKI itulah, warga mengajukan kasasi.

Sementara itu, Humas PN Malang Juwanto membenarkan, hari ini (31/10) terjadwal pengambilan uang konsinyasi warga terdampak tol di Madyopuro.

Kata dia, uang ganti untung nominalnya tetap tidak ada perubahan. Sesuai saat ditetapkan dulu dan setiap objek berbeda-beda uang gantinya. ”Iya tetap, sesuai penetapan yang lalu,” jelasnya.

Juwanto menuturkan, ada sekitar 26 objek tanah yang akan mengurus ganti untung.

Itu artinya, tidak secara keseluruhan warga terdampak tol siap mengambil uang konsinyasi. Juwanto membenarkan masih adanya warga terdampak yang tidak menerima ketetapan.

”Ya kalau PN tetap menunggu. Kalau memang tidak ada lagi ya terpaksa eksekusi,” terangnya.

Jika ada langkah eksekusi, kapan akan dilakukan? PN, kata dia, tentu harus menunggu adanya permohonan eksekusi.

Permohonan diajukan oleh Kementerian PUPR. ”Untuk eksekusi ya nunggu permohonan dari Kementerian,” pungkasnya.

Pewarta : Imron Haqiqi, Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan