Akhirnya Pemalsu Dokumen Pajak Bando Terungkap !

Terungkapnya pemalsuan tersebut ketika petugas BP2D mengecek Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (Simpada) Online, ada tunggakan pajak reklame senilai Rp 218,75 juta dari tiga titik bando. Yakni bando di Jalan MT Haryono Dinoyo, Jalan Kolonel Sugiono Gadang, dan Jalan Bengawan Solo.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Ade Herawanto menunjukkan sejumlah dokumen yang dipalsukan, Kamis (30/3).

KOTA MALANG – Dugaan adanya oknum yang ”bermain-main” dengan keberadaan bando (papan reklame) mulai terkuak. Kemarin (30/3), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menemukan ada oknum berinisial ZK yang memalsukan berkas, stempel, dan tanda tangan pegawai BP2D untuk mengeruk keuntungan dari pajak iklan di bando. Modusnya, ZK berperan menjadi perantara pembayaran pajak dari pemasang iklan di bando ke BP2D.

Setelah pajak disetorkan kepada ZK, uang itu tidak masuk ke BP2D. ZK dikabarkan merupakan orang dekat sejumlah pejabat yang biasanya mengurus pajak. Untuk meyakinkan kepada pemasang iklan jika uang untuk bayar pajak sudah disetor ke BP2D, ZK menunjukkan kuitansi, stempel, dan tanda tangan petugas BP2D. Dan ternyata, semua data yang ditunjukkan tersebut palsu.

Terungkapnya pemalsuan tersebut ketika petugas BP2D mengecek Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (Simpada) Online, ada tunggakan pajak reklame senilai Rp 218,75 juta dari tiga titik bando. Yakni bando di Jalan MT Haryono Dinoyo, Jalan Kolonel Sugiono Gadang, dan Jalan Bengawan Solo.

Bando di Dinoyo dipasang mulai 1 Januari 2016–1 Januari 2017. Bando di Gadang dipasang mulai 1 Januari 2016 hingga 1 April 2017. Sedangkan bando di Bengawan Solo dipasang mulai 25 April 2016 hingga 25 Maret 2017. Tiga bando itu telah disewa oleh PT Indana Paint.

Setelah dilakukan kroscek oleh BP2D, ternyata PT Indana Paint sudah melunasi seluruh pajaknya. Pembayaran melalui perantara atas nama ZK. Total yang sudah dibayarkan sebesar Rp 358,75 juta. Bukti-bukti pelunasan juga sudah ditunjukkan ke BP2D. Namun, ketika diteliti oleh pegawai BP2D, ternyata bukti-bukti tersebut telah dipalsukan oleh ZK. ”Berkas-berkas itu ternyata palsu. Di dalam berkas-berkas tersebut mulai dari dokumen, tanda tangan, dan stempelnya semua palsu,” beber Kepala BP2D Ade Herawanto, kemarin.



Ade menjelaskan, dalam berkas itu terdapat pemalsuan tanda tangan dari salah satu kepala bidang (kabid) di jajaran BP2D. Mengetahui hal itu, Ade langsung mengumpulkan tim pemeriksa pajak untuk memeriksa kasus tersebut. ”Kami akan mem-BAP (berita acara pemeriksaan) makelar ZK untuk kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen,” tegas tokoh tinju dan musik ini.

Untuk mengusut pemalsuan dokumen itu, kemarin siang BP2D langsung memanggil ZK untuk dipertemukan dengan tim pemeriksa pajak yang terdiri dari unsur pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian (unit reskrim), dan Kejaksaan Negeri Malang. Tapi, ZK tidak hadir. Karena itu, secepatnya, imbuh Ade, dirinya akan membawa kasus ini ke Polres Malang Kota.

”Ini sudah jelas memenuhi unsur pidana, karena oknum makelar tersebut melakukan tindak penipuan, penggelapan pajak, serta pemalsuan dokumen dan identitas resmi pejabat pemerintahan,” tegas mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu.

Anggota tim pemeriksa pajak Paulus Krisna Hadi memastikan, dokumen yang digunakan ZK itu palsu. Ini setelah dia cek bersama pihak kejaksaan dan kepolisian. ”Kami barusan masih melakukan permintaan keterangan terlebih dahulu,” jelasnya. Selebihnya, imbuh dia, kasus ini akan diproses secara hukum. Karena imbas dari pemalsuan berkas pembayaran pajak ini berdampak serius. Bisa saja kepercayaan masyarakat untuk membayar pajaknya bisa menurun.

Sementara itu, menyikapi adanya 31 bando bodong (izin habis) seperti yang diungkap Jawa Pos Radar Malang edisi Selasa (28/3) dan Rabu (29/3), Komisi A DPRD mengagendakan memanggil sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait bando. Di antaranya dinas pelayanan modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPM-PTSP) dan satpol PP. Sebab, bando yang masa izinnya habis tersebut telah melanggar Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 27 Tahun 2015.

Namun, ternyata selama beberapa tahun, bando tersebut tetap berdiri dan tidak dibongkar. ”Senin mendatang (3/4) akan kami kumpulkan SKPD terkait. Satpol PP selaku kepanjangan tangan pemerintahan kota juga seharusnya tegas,” tegas Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Indra Cahyono, kemarin.

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang Sutiaji meminta, bando yang kontraknya sudah habis sudah tidak boleh lagi terpasang. Namun, dirinya akan koordinasi dulu dengan bagian perizinan untuk memastikan bando mana saja yang izinnya habis. ”Harus ada moratorium bando yang melintang,” tegasnya. (viq/c2/abm)