Akhir Bulan, Bikin Akta-KK Bisa di Kantor Pos

MALANG KOTA – Ke depan, warga Malang Raya yang ingin mengurus administrasi kependudukan tidak perlu repot-repot datang ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil). Cukup datang ke kantor pos terdekat dan mengisi formulir, akta kependudukan langsung diproses. Setelah jadi pun dikirim ke rumah masing-masing warga. Kemudahan itu diperoleh karena Kantor Pos Malang sudah bekerja sama dengan tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya.

Kepala Kantor Pos Malang Agung Janarjono menyatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Malang Raya. Ada beberapa pengurusan administrasi kependudukan yang bisa dilayani di kantor pos. Di antaranya pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), akta kematian, dan kartu tanda penduduk (KTP). ”Ke depan, semuanya (Kota Batu dan Kota Malang). Yang sudah deal (pengurusannya) Kabupaten Malang,” kata Agung, kemarin.

Dia menyatakan, Kabupaten Malang menjadi yang pertama karena dinilai paling butuh program tersebut. Sebab, wilayahnya paling luas dan jaraknya relatif jauh dari pusat pemerintahan. Misalnya, warga di Ngantang, Kasembon, dan Pujon relatif jauh jika harus mengurus administrasi ke Kepanjen, Kabupaten Malang. ”Mudah-mudahan akhir bulan ini (Januari) bisa beroperasi,” ungkap pria asal Jawa Tengah ini.

Dia menambahkan, warga bisa menggunakan jasa di semua kantor pos yang ada di Malang Raya. Termasuk di Kota Malang dan Kota Batu. Sehingga, warga Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang atau Kota Batu tetap efisien dan efektif. ”Semua kantor pos bisa. Kami sudah pakai sistem online,” imbuhnya.


Lebih lanjut, jumlah kantor cabang di Malang Raya ada 44 titik. Sedangkan jumlah agen pos mencapai 76 titik. Sementara loket atensi tersedia di 6 titik. Untuk kantor di Kabupaten Malang sekitar 30 titik. ”Semua ini bisa melayani pemohon administrasi kependudukan,” terangnya.

Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan tersebut? Agung menjelaskan, hal tersebut tergantung pada proses di dispendukcapil. Namun, untuk masalah layanan dari kantornya, H+1 sudah sampai di rumah warga. ”Karena masih dalam kota, jadi relatif cepat. Tapi semua tergantung dispendukcapil,” ungkapnya.

Lalu, berapa biaya yang harus dikeluarkan warga untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut? Agung menyatakan, pihaknya masih melakukan analisis. Namun, diperkirakan sekitar Rp 14 ribu. ”Ini untuk biaya kirim dan ambil (PP) ke rumah warga,” terangnya.

Pewarta            : Imam Nasrodin
Copy Editor       : Amalia Safitri
Penyunting        : Mahmudan