Airlangga Rangkap Jabatan, PKS Tuding Jokowi Lupa Janji

Airlangga Rangkap Jabatan, PKS Tuding Jokowi Lupa Janji

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Dia menyoroti keberadaan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang kini rangkap jabatan juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Mardani Ali, membiarkan Airlangga sebagai menteri sama saja Presiden Jokowi telah melanggar sendiri apa yang pernah dikatakannya dahulu. “Jokowi tidak konsisten bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan,” ungkap Mardani Mardani saat dihubungi, Jumat (19/1).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
(Miftahulhayat/Jawa Pos)

Mardani meyakini Airlangga tidak akan fokus pada jabatannya karena banyak agenda-agenda politik ke depan yang harus dilakukan sebagai ketua umum Partai Golkar.

“Perangkapan jabatan itu mengkhianati amanah, apalagai di tahun politik ini kemungkinan akan banyak dibebani target politik,” ujarnya.



Dengan tidak konsistenya Presiden Jokowi ini, kata Anggota Komisi II DPR itu, akan ?memberikan dampak buruk ke masyarakat. Publik melihat pemimpinnya tidak menepati janjinya. “Itu juga memberi contoh buruk bagi publik,” katanya.

Akan tetapi Mardani enggan menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Atas kebijakan ini dia meyakini masyarakat bisa menilai sendiri. “Perlu dicek kembali, tapi kan beliau mengatakan jangan rangkap jabatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan perombakan Kabinet Kerja jilid III. Sekjen ?Partai Golkar Idrus Marham diplot menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kantor Presiden.

Agum Gumelar dilantik menjadi anggota Wantimpres menggantikan Hasyim Muzadi yang wafat beberapa waktu lalu. Menariknya, dalam reshuffle tersebut tidak ada nama nama Airlangga Hartarto. Padahal dia Ketua Umum Partai Golkar. Presiden Jokowi masih tetap mempercayakannya menjadi Menteri Perindustrian.


(gwn/JPC)