Ahok Enggak Bisa Pakai Gaya 'Pemahaman Nenek Lu!' di BUMN

JawaPos.com – Coretan ‘Pemahaman Nenek Lu!’ yang ditulis Basuki Tjahaja Purnama (BTP) di lembaran RAPBD usulan DPRD DKI Jakarta beberapa tahun lalu, hingga kini masih terkenang di benak publik. Mantan Bupati Belitung Timur itu memang terkenal galak dalam menjaga duit rakyat agar tak mubazir dihamburkan.

Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos sering jadi santapan lawan-lawan politiknya kala itu. Kini, nama pria yang akrab disapa Ahok itu kembali melambung. Itu setelah pertemuannya dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, pada Rabu (13/11).

Disebut-sebut Ahok bakal mendapatkan posisi di salah satu perusahaan pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Negara, Kamis (14/11), memastikan keputusan mengenai jabatan Ahok akan diambil pada Desember.

Jika benar Ahok bakal menjadi bagian, mungkinkah style-nya kala memimpin DKI Jakarta itu dibawa ke BUMN?

“Ya, relevan juga diterapkan. Kadang-kadang kan BUMN enggak secepat swasta. Mungkin kalau digalakin bisa secepat swasta, lebih bagus kinerjanya. Bisa juga (galak),” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).

Lebih lanjut Komaidi berharap, jika benar Ahok memimpin BUMN energi, maka ruang gerak mafia migas semakin sempit. Namun tentu saja, lanjutnya, memberantas mafia migas tidak bisa hanya mengandalkan individu. Harus ada sistem yang transparan.

“Jadi, tidak bisa mengandalkan one man show. Kalaupun ada Pak Ahok, Pak Ahok harus mendorong sistemnya diperbaiki supaya ruang gerak mafia migas menjadi sempit,” tuturnya.

Dengan begitu, ketika ada pergantian kepemimpinan, maka si penerus sudah mewarisi sistem yang bekerja dengan baik. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat, Ahok mungkin masih bisa memakai style-nya yang dulu, jika berada di posisi komisaris.

“Saya kira gaya Ahok yang petentang-petenteng dan sering marah itu tidak tepat pada jajaran direksi,” tuturnya kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).

Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu menjelaskan, fungsi utama komisaris adalah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kerja jajaran direksi. “Jadi, dengan gaya yang galak dan petentang-petenteng itu, saya kira lebih tepat untuk menjadi komisaris utama, Pertamina misalnya. Tapi, kalau (Ahok) dijadikan direksi, terlalu berisiko,” imbuh Fahmy.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memperkirakan, Ahok tak akan segalak ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apalagi jika Ahok masuk pada satu bidang yang baru baginya.

Fabby juga mengatakan, keputusan direksi biasanya bersifat kolektif, alias tidak diputuskan sendiri. Maka dari itu, ia berharap Ahok tidak membawa gaya kepemimpinannya di DKI Jakarta waktu itu ke BUMN tempat ia bekerja nantinya.

“Haha.. Semoga enggak begitu. Apalagi pakai ‘Pemahaman nenek lu!’. Direksi lain, apalagi yang punya pengalaman bisa tersinggung,” kata Fabby kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).