Agar Tak Dikuasai Elite Desa, BUMDes Bisa Berubah Jadi Koperasi

JawaPos.com – Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi koperasi sebagaimana seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menuai respons positif dari berbagai kalangan. Terkecuali para pakar ekonomi.

Salah satunya adalah, Pakar Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan Frans Meroga Panggabean. Karena menghindarkan BUMDes dikuasai segelintir elite desa. Maka badan usaha berbentuk koperasi adalah jawabannya. Sebab, dalam koperasi selalu mengedepankan, nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, dan keadilan.

“Tetap, kuncinya adalah penguatan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi digital,” ujar Frans setelah menutup Rapat RKA Nasari Sentra KUMKM di Jakarta Utara, (12/12) seperti dilansir dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.

Frans juga menanggapi strategi pemerintah yang konsisten menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tiap tahun semakin besar di mana tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 190 Triliun dan tahun 2024 ditargetkan naik hingga Rp 325 Triliun.

Karena itu, Ia meminta agar koperasi juga diberikan peran yang besar dalam penyaluran KUR agar dampak signifikan pada ekonomi segera terlihat. Banyak koperasi berkualitas dan berprestasi yang layak diberikan kepercayaan untuk menyalurkan KUR tepat sasaran ke sektor produktif.

“Harapan kami Pemerintah juga melibatkan secara aktif koperasi dalam penyaluran KUR karena koperasi kenal betul mana UMKM yang layak diberikan pinjaman dan mana yang belum layak,” jelas lulusan MBA dari Grenoble Universite, Perancis ini.

Frans yang merupakan Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari itu juga menyatakan, setidaknya ada tiga langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengarus-utamakan ekonomi kerakyatan.

Pertama, bersama-sama dengan DPR segera mensahkan Undang Undang (UU) Perkoperasian yang baru agar koperasi dapat lebih terlibat aktif dalam inklusi keuangan.

“UU Perkoperasian yang baru itu diharapkan telah mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi,” paparnya.

Kedua, lanjutnya, Kementerian Koperasi menjadi motor untuk terwujudnya mekanisme penilaian dan pemeringkatan rating obligasi bagi koperasi. Pentingnya ada lembaga yang merilis kategori investasi sebuah koperasi karena sebenarnya secara regulasi koperasi boleh menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK).

“Ini untuk memperlakukan secara sejajar koperasi agar dapat mengakses pendanaan lebih luas lagi,” imbuhnya.

Ketiga, libatkan secara aktif koperasi dalam program pemberdayaan dan penyalur program KUR dibarengi dengan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kepada UMKM.