Ada 20 Desa yang Belum Melakukan Pencairan Anggaran

KEPANJEN – Agenda pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang bakal dilakukan bulan depan terancam kacau. Kemungkinan itu mencuat karena belum semua desa mencairkan anggaran pilkades. ”Padahal untuk kegiatan operasional masyarakat di lapangan sudah mulai dilakukan,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq.

Pada pilkades serentak 2018 ini, dijadwalkan ada 42 desa yang mengikuti. Masing-masing desa penyelenggara bakal mendapatkan alokasi anggaran Rp 48 juta–Rp 50 juta. Besarnya anggaran bakal bergantung pada jumlah daftar pemilih tetap (DPT). ”Minimal separo dulu kalau memang belum bisa dicairkan seluruhnya karena kepanitiaan juga sudah jalan,” tambah politikus Partai Gerindra tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji membenarkan adanya info terkait belum tersalurkannya seluruh anggaran tersebut. Dari total 42 desa peserta pilkades, baru 22 yang telah melengkapi persyaratan pencairan. ”Yang 20 desa belum karena persyaratannya belum terpenuhi,” kata dia.

Untuk melaksanakan pilkades di minggu kedua November 2018, Pemkab Malang telah menyiapkan anggaran Rp 2,24 miliar. Anggaran tersebut memang bakal dibagi ke seluruh pelaksana pilkades. Agar agenda tersebut tak terganggu, dia berharap 20 desa lainnya bisa segera memenuhi persyaratan pencairan.

”Persyaratannya banyak, di antaranya  harus disertakan dalam perubahan anggaran rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes), surat permohonan dari panitia pelaksana Pilkades 2018, rincian rencana anggaran biaya (RAB), hingga pembukaan rekening (panitia pilkades),” papar Suwadji. Total ada 10 syarat yang harus dipenuhi sebelum pencairan bisa dilakukan pemkab.

Jika seluruh syarat itu sudah dilengkapi, dia meyakinkan jika pihaknya bakal segera melakukan pencairan dana. Selain kesiapan anggaran, pihaknya juga terus mempersiapkan kebutuhan teknis pilkades. Dari hasil seleksi bakal calon kepala desa, diketahui ada 143 calon. Total ada 7 desa yang bakal memiliki lebih dari 5 calon kades. ”Sesuai dengan ketentuan, panitia pilkades akan mengajukan seleksi tambahan (untuk 7 desa itu),” tambah mantan camat Kepanjen itu.

Dari tujuh desa tersebut, Suwadji menjelaskan ada satu bakal calon kades yang tidak sepakat dengan hasil seleksi panitia. Dia adalah bakal calon kades Sidorejo, Kecamatan Wagir. Meski begitu, Suwadji memastikan jika tuntutan itu tidak akan memengaruhi jalannya tahapan pilkades. ”Tim seleksi itu independen dan hasilnya final, tidak bisa diganggu gugat,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, tim seleksi itu terdiri dari lima orang. Di antaranya dua akademisi, satu orang dari badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), satu orang dari inspektorat, serta  satu orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang. Hasil akumulasi nilai yang diperoleh masing-masing calon kades pun telah dipaparkan pada para peserta.

Pewarta: Farik Fajarwati
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Bayu Mulya