9 Tahun, Konsumen Apartemen Malang City Point Menanti Sertifikat Laik Fungsi

KOTA MALANG – Mengurus berkas perizinan nampaknya menjadi tantangan tersendiri bari para pengembang apartemen. Malang City Point (MCP) misalnya, meski sudah mengantongi IMB sejak 2013, hingga kini MCP tak kunjung mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Novie, salah satu user yang sudah membeli unit di MCP, menyatakan, SLF sangat penting bagi pemilik unit apartemen. Selain itu, masih ada dokumen-dokumen penting yang hingga kini juga belum dituntaskan pengembang MCP. Dia menyebut, ada ratusan user yang hingga kini kesulitan mengembangkan unit untuk dijual maupun disewakan.

”Sudah sejak 2010 begini-begini saja. Kami tidak bisa jual beli karena tidak ada SLF. Sementara sekarang manajemen MCP saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Novie menyatakan, manajemen baru selalu menyalahkan manajemen lama dalam menyikapi tuntutan user. Perempuan ini juga tidak bisa menempati unit yang dia beli karena menurutnya belum layak ditempati. Meskipun dia menyatakan, sejumlah user lain sudah banyak yang menempati unit-unit yang dibeli.

”Kalau laik fungsinya saja bermasalah, bagaimana saya bisa memfungsikannya?” ujarnya setengah bertanya.



Novie tergabung dalam forum komunikasi user MCP (FKUM). Dia menyebut, user akan terus mempertanyakan keseriusan PT Graha Mapan Lestari (GML) sebagai pengembang MCP untuk menyelesaikan akta jual beli (AJB). Saat ini AJB belum beres. Selain itu, SLF masih belum dirampungkan.

”Kalau tuntutan kami ya selain SLF itu, ada AJB juga,” tuturnya.
Jawa Pos Radar Malang ini langsung mengonfirmasi General Affair MCP Ronaldo Titaheru di MCP Selasa (22/1). Untuk kasus SLF, dia mengakui bahwa manajemen MCP sebelumnya sudah dua kali menyorong berkas agar SLF keluar. Namun, upaya yang dilakukan pada 2016 dan 2018 itu dua-duanya gagal. Saat ini, pihaknya sudah mengajukan yang baru lagi.

”PUPR memberi kami rekapan pengajuan SLF terakhir yang harus direvisi. Saat ini kami mulai untuk melakukan perbaikan,” jelasnya.

Ronald–sapaan akrabnya– menjelaskan jika manajemen MCP saat ini hanya empat orang saja. Dan semuanya bukan bagian dari manajemen lama. Februari 2019, pihaknya akan langsung melakukan perbaikan. Manajeman MCP di Jakarta, dia menyatakan, sudah menyiapkan kontraktor pengerjaan di MCP Malang.

”Ada beberapa indikator yang harus disesuaikan dengan aturan agar bisa keluar SLF-nya,” imbuhnya.

Misalnya di lantai 21, dak yang sekarang tinggi 90 sentimeter harus ditinggikan menjadi 125 sentimeter atau lebih. Karena sesuai aturan, tinggi dak minimal 125 sentimeter. Begitu juga MCP perlu melengkapi railing (pembatas stainless) di setiap koridor. Saat ini sudah ada railing di sejumlah koridor. ”Kami akan perbaiki per area,” tegasnya.

Ditanya apakah mengurus SLF sulit? Ronald menyatakan, hal itu tidak sulit selama syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Namun yang paling penting menurutnya, pihaknya berkomitmen menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi keluhan konsumen.

”Untuk SLF, kami akan melibatkan tim PUPR Kota Malang agar mendampingi dan mengawasi kontraktor yang bekerja nantinya. Jadi, untuk setiap pengerjaan, langsung dapat dikontrol kekurangan dan kelengkapannya. Saya pasti dapatkan SLF karena itu aturan, tidak boleh dilanggar,” tandasnya. (jaf/c2/nay)