7 Agustus 1945: Cerita Dibalik Dibubarkannya BPUPKI

Cerita dibalik dibubarkan BPUPKI 7 Agustus 1945 (Istimewa)

MALANGTODAY.NET -Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Ch?sa-kai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Badan ini dibentuk sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.



Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka. Sebagai gantinya, dibentuklah “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai.

PPKI memiliki jumlah anggota sebanyak 21 orang. Jumlah tersebut meliputi 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatra, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 dari Tionghoa.

PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakil ketuanya ialah Mohammad Hatta, penasihatnya sendiri adalah Achmad Soebardjo. Keanggotaan bertambah enam orang tanpa sepengetahuan Jepang. Anggota tersebut meliputi RAA Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Kasman singodimedjo, Sayuti Melik, dan Iwa Koesoemasoemantri.

PPKI memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI yang belum rampung. Tugas tersebut yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.