547 Km Jalan Berstatus Rusak

KEPANJEN – Persoalan jalan rusak di Kabupaten Malang belum bisa teratasi dengan tuntas. Data Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang menyebutkan, data per tahun 2018, 547 km jalan di wilayah ini masuk kategori rusak. Rinciannya, 282,655 km rusak ringan (16,94 persen) dan 265,192 km (15,89 persen) rusak berat.

Kondisi tersebut hampir sepertiga dari total panjang jalan di Kabupaten Malang yang mencapai 1.668,762 km. ”Ada banyak faktor yang membuat jalan rusak ini terus ada.

Salah satunya, belum jelasnya status jalan di kabupaten,” ungkap Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Ir Romdhoni usai membuka Bimtek Pemeliharaan Jalan Rutin di RM Bojana Puri kemarin (11/11).

Dalam hal ini, dia melanjutkan, adalah status antara jalan kabupaten dengan jalan desa. Dalam UU 38/2004 tentang jalan, tanggung jawab semua jalan itu (jalan kabupaten dan desa) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).

Sedangkan faktanya, ada banyak jalan pedesaan yang masuk dalam aset desa. ”Ini yang masih kami identifikasi supaya ada kejelasan. Kalau ada pembagian wewenang pemeliharaan jalan, maka persoalan jalan rusak lebih gampang diatasi,” bebernya.

Misalnya, jalan di gang-gang desa mengalami kerusakan, maka warga tinggal melaporkan kepada pemerintah desa. Karena pemerintah desa juga memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Sedangkan pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas PU bina marga, konsentrasi penuh dengan jalan kabupaten. ”Persoalan itu sudah kami sampaikan kepada gubernur Jatim dua tahun lalu. Tapi, jawabannya menunggu wilayah-wilayah lain di Jawa Timur,” sambung Romdhoni.

Padahal, dengan perkembangan Kabupaten Malang saat ini, yakni dengan banyaknya proyek nasional seperti jalan tol, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari; penetapan Bromo, Tengger, Semeru (BTS) sebagai 10 destinasi wisata nasional baru; serta rancangan Badan Otorita Pariwisata (BOP), maka kabupaten tidak bisa menunggu.

”Semua jalan harus ditingkatkan agar lebih maksimal, termasuk dalam pemeliharaan rutin, maka statusnya harus jelas dulu. Mana wewenang pemda dan mana wewenang desa,” tukas dia.

Lebih lanjut, selain hal tersebut, kata Romdhoni, beberapa faktor yang mempercepat jalan rusak adalah genangan air hujan, termasuk crossing aliran dari atas, overload beban, serta kurang bagusnya kualitas permukaan.

”Tahun 2019, anggaran untuk pemeliharaan jalan sekitar Rp 40 miliar. Kegunaannya macam-macam, untuk BBM, pengadaan aspal hotmix, dan lain-lainnya,” bebernya.

Tahun 2020, Romdhoni berharap, jatah pemeliharaan jalan bisa naik. Apalagi pihaknya telah mengajukan penambahan jumlah dalam pembahasan APBD. ”Jika alokasinya bergerak, maka bisa lebih maksimal.

Namun, kalau tetap seperti tahun ini, proporsinya akan sama,” tukas mantan kepala dinas cipta karya tersebut. ”Kami akan menyiasati dengan menggeser strategi lapangan, seperti pengeprasan bahu jalan serta drainase,” tandas Romdhoni.

Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Nenny Fitrin