5 Tahun Ke depan 900 Ribu UMKM Ditarget Bersertifikat Halal

KOTA MALANG – Pada tanggal 17 Oktober 2019, seluruh usaha baik jasa maupun barang di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini merupakan amanat dari UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Baik untuk perusahaan besar maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Di Indonesia ada 50 juta-an UMKM, di Jawa Timur ada 12 juta, sedangkan di Kota Malang ada 900 ribu-an UMKM. Di Indonesia masih 15 persen yang tersertifikasi. Kalau Malang belum liat datanya sih, nggak jauh beda,” kata Kabid Auditing dan Sekretaris Akreditasi MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Timur, Lilik Fatmawati, Rabu (23/10).

Kebanyakan UMKM dijelaskannya belum awareness dengan sertifikasi halal. Lantaran menganggap produknya termasuk barang murah. Selain itu dikatakannya biaya sertifikasi yang tak murah juga jadi alasan. Antara Rp 1 juta sampai Rp 6 juta, tergantung item produk.

“Kita fokus ke makanan dan minuman dulu, kalau jasa belum. Nah, 5 tahun ke depan, UMKM di Indonesia termasuk Malang harus punya label halal. Sekarang ngurusnya mudah kok,” sambungnya.

Ya, dulunya mengurus sertifikasi halal harus melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI di Jakarta. Saat ini bisa melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur di Surabaya.

Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Azka Subkhan mengatakan dalam hal ini BI berperan sebagai penyokong awareness UMKM terhadap label halal. Terutama dalam pemahaman bagaimana suatu produk halal mulai dari bahan dasar, proses, hingga distribusinya.

“Untuk saat ini kami masih menjadi fasilitator saja untuk meningkatkan awareness UMKM. Tapi ke depan kami akan cari CSR yang bisa membantu pembiayaan sertifikasi halal UMKM. Tahun depan insya allah kita bantu cari CSR untuk 1.593 UMKM binaan BI Malang dulu tapi,” ujarnya.

Pewarta: Rida Ayu
Foto: istimewa
Penyunting: Fia