40 Ribu KIS Tuntas Akhir Bulan

KEPANJEN – Masih ada sejumlah tanggungan Pemkab Malang di program pengentasan kemiskinan. Salah satunya yakni tanggungan untuk menerbitkan kartu Indonesia sehat (KIS).

Seperti diketahui, 40 ribu dari 160 ribu warga miskin yang dijatah mendapat jaminan kesehatan Pemkab Malang belum mendapatkan kartu KIS hingga akhir Mei lalu. Kondisi itu terjadi lantaran warga belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto memastikan bila kelengkapan berkas yang menjadi prasyarat untuk mengeluarkan KIS oleh BPJS akan tuntas akhir bulan ini. Dia juga menuturkan bila pihaknya sudah mengembalikan semua data kepada kecamatan melalui kepala seksi sosial. Tujuannya agar ada pengecekan lanjutan by name by address.

”Kami minta agar dicek ulang persyaratannya dan segera diserahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) agar segera diterbitkan NIK-nya,” kata Tomie. Akhir bulan ini, seluruh prosedur mulai dari pendataan NIK hingga pencetakan KIS oleh BPJS Kesehatan ditarget tuntas 100 persen. ”Tanggal 30 (Juni) harus sudah tuntas,” tegasnya.

Penetapan target tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk melaksanakan program bantuan jaminan kesehatan tersebut. Dalam APBD 2019, tercatat pemkab telah mem-plotting dan Rp 60 miliar untuk meng-cover asuransi kesehatan bagi warga miskin.



Sebelumnya, Plt Bupati Malang H.M. Sanusi membenarkan bila persoalan NIK masih menjadi kendala penyaluran dana bantuan kesehatan. ”Tapi, yang 120 ribu sudah kami salurkan kepada BPJS, sisanya yang belum terdata akan segera kami susulkan,” kata Sanusi. Terkait dengan anggaran yang belum terpakai, Sanusi menuturkan bila anggaran yang disiapkan untuk membayar premi sampai Juni akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019.

”Kami masukkan ke PAK sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) supaya bisa digunakan untuk kegiatan lain,” sambung Sanusi. Tujuan utama pemberian bantuan jaminan kesehatan ini, masih kata Sanusi, yakni untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Meski ada kendala, dia mengaku tetap optimistis angka kemiskinan di wilayahnya bisa turun hingga satu digit pada tahun ini.

Dari catatan koran ini, indeks kemiskinan Kabupaten Malang hingga tahun 2018 lalu berada di angka 10,4 persen. Tahun ini politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap persentase penduduk miskin di Kabupaten Malang bisa turun sampai 8 persen. Dari segi persentase, angka kemiskinan di Kabupaten Malang memang lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur.

Namun dengan jumlah penduduk yang banyak, jumlah warga miskin di Kabupaten Malang masih relatif besar jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya. Sampai saat ini tercatat kurang lebih ada 288 ribu warga miskin di Kabupaten Malang.

Karena itu, selain jaminan kesehatan, pemkab kini juga sedang banting tulang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat kabupaten. Salah satunya lewat program bedah rumah. ”Kami juga sudah menganggarkan lewat APBD untuk kegiatan bedah rumah 1.500 warga miskin yang ada di kabupaten,” tutup Sanusi.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya