3,4 Juta Warga Sumsel Belum Tercover BPJS Kesehatan

3,4 Juta Warga Sumsel Belum Tercover BPJS Kesehatan

Seperti halnya di Sumatera Selatan (Sumsel). Tercatat, 3,4 juta warga Sumsel masih belum tercover BPJS Kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkuku, dr Erna Wijaya Kesuma.

Dikatakannya, dari 8,1 juta jumlah penduduk di Sumsel yang tercover atau terdaftar di BPJS Kesehatan hanya 4,7 juta orang. Artinya sekitar 3,4 juta warga Sumsel belum terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Jadi memang masih banyak warga yang belum tercover BPJS Kesehatan saat ini,” kata dr Erna Wijaya Kesuma saat memberikan keterangan pers di Kantor BPJS Kesehatan wilayah Sumsel, Selasa (2/1).

Ia mengaku, tidak mengetahui persis alasan masyarakat belum mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan. Namun ia menduga, kebanyakan masyarakat yang belum mendaftar ini merupakan pekerja dari perusahaan mikro atau kecil. Sebab, untuk perusahaan besar hampir seluruhnya sudah tergabung dalam BPJS Kesehatan.

Saat ini lanjutnya, peran pemerintah daerah (Pemda) sudah sangat baik terutama dari segi komitmen. Hanya saja, mungkin kesadaran dari masyarakat yang masih kurang. “Karena itu ke depan masyarakat mendaftarkan diri agar mendapatkan jaminan kesehatan,” terangnya.

Menurutnya, dengan masih kurangnya warga yang tidak tercover BPJS tentunya berpengaruh terhadap pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Pencapaian UHC di Sumsel saat ini hanya 57,7 persen, padahal targetnya yakni 95 persen.

Karena itu, ke depan pihaknya akan bekerja lebih optimal untuk mencapai target tersebut. Ia mengaku, saat ini juga BPJS Kesehatan sudah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Lebih lanjut ia megatakan, untuk di Sumsel, kabupaten/kota yang sudah melakukan integrasi antara BPJS Kesehatan dengan JKN-KIS yaitu Kabupaten OKI; Muba; Palembang; Banyuasin; OI; OKU; Muara Enim; Prabumulih; OKU Timur; OKU Selatan; Lahat; Musi Rawas; Musi Rawas Utara; Lubuklinggau; Pagar Alam; dan Empat Lawang.

“Ini sesuai dengan intruksi presiden untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN,” pungkasnya.


(ce1/lim/JPC)