273 TPS di Kota Batu Masuk Daftar Rawan

Mulai dari Rentan Praktik Politik Uang hingga SARA

TPS Keliling.

KOTA BATU – Kualitas hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim di Kota Batu bakal menjadi pertaruhan banyak pihak. Karena itu, perhatian ekstra harus dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk daftar rawan. Dari pendataan yang dilakukan panwaslu, terdapat ratusan TPS yang berkategori rawan.

Dari total 411 tempat pemungutan suara (TPS), sebanyak 273 di antaranya masuk daftar rawan. Penetapan status kerawanan ratusan tempat mencoblos tersebut didasarkan pada 15 indikator. Mulai dari rawan politik uang, rawan praktik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), rawan karena terdapat pemilih difabel (berkebutuhan khusus), dan lain sebagainya.

Anggota Panwaslu Kota Batu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Yogi Eka Chalid Farobi menyatakan, data ratusan TPS rawan tersebut berdasarkan laporan pengawas TPS (PTPS) yang melakukan pemantauan sejak 10 Juni–22 Juni lalu.

”Kami punya PTPS di setiap TPS, mereka menetapkan status tersebut berdasarkan 15 indikator,” ungkap dia.

Dari hasil yang diketahui, indikator tertinggi disebabkan adanya pemilih berkebutuhan khusus, yakni sebanyak 102 TPS.



Dia melanjutkan, ini juga termasuk TPS rawan. Sebab, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) nantinya harus mempersiapkan pemilih berkebutuhan khusus tersebut. Sehingga, pemilih difabel tetap terfasilitasi untuk menyalurkan hak pilih di pilgub besok.

”Nantinya, KPPS harus bisa mengakomodasi pemilih berkebutuhan khusus ini,” terang Yogi.

Selain itu, indikator kerawanan yang lain adalah potensi terjadinya politik uang. Indikator ini dibagi menjadi dua. ”Di antaranya indikator adanya aktor pemberi uang, ada di 21 TPS,” jelasnya.

Sedangkan indikator praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye juga diendus di sekitar 21 TPS.

Dia melanjutkan, indikator politik uang ini diketahui selama pemantauan PTPS. ”Indikator ini kami dapatkan saat kami meminta kepada PTPS untuk melakukan refleksi dari penyelenggaraan pemilu terakhir dan potensi serupa yang akan terjadi ke depan. Dari hasil laporan, memang itu kerap berlangsung,” ungkap dia.

Adanya indikator politik uang ini, terang Yogi, adalah bagian dari mapping, agar ke depannya bisa dicegah.

”Ini sebagai upaya preventif agar kami bisa melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Nanti kami bersama pihak keamanan, bersama polisi dan TNI akan lebih memaksimalkan pengawasan terhadap TPS yang masuk indikator rawan tersebut,” bebernya.

Edukasi dan sosialisasi agar hal tersebut tidak terjadi akan dilakukan mulai hari ini (26/6). ”Kami akan edukasi langsung tentang sanksi pidana pemilu jika ada yang melakukan politik uang dan juga isu SARA. Karena itu yang kami waspadai,” terang dia.

Sementara itu, Ketua KPU Rochani menambahkan, meski ada cukup banyak TPS rawan, pihaknya tetap melakukan semuanya sesuai standar yang ada.

”Seluruh TPS kami perlakukan sama. Penyiapan dan fasilitas pemilih sesuai standar dan prosedur penyiapan TPS dan pelayanan pemilih,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto menyatakan, dari pengalaman pilkada sebelumnya, pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran dari TPS yang masuk daftar rawan. Namun, dia melanjutkan, jika ditemukan, maka akan ada penindakan tegas, seperti praktik politik uang.

”Pengawasan sudah kami lakukan. Kami selalu koordinasi dengan KPU dan panwaslu, serta kami juga tergabung dalam tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu), jika memang ada politik uang akan ditindak,” kata dia.

Pewarta: Aris Dwi
Penyunting: Achmad Yani
Foto: Rubianto