27 Paket Proyek Masih Blong

KOTA BATU – Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Batu dalam merealisasikan program kerjanya patut dievaluasi. Karena hingga kini, masih cukup banyak proyek yang belum masuk tender. Dari 71 paket lelang yang masuk rencana umum pengadaan (RUP), sebanyak 27 paket masih blong alias belum diajukan untuk dilelang.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Onny Ardianto menyatakan, sejauh ini baru 44 paket lelang yang sudah diajukan OPD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 paket lelang di antaranya hingga kini masih dalam proses. ”Kalau dari RUP ada 71 paket tender,” kata dia saat ditemui kemarin (24/8). Artinya, masih belum semua yang diajukan di bagian layanan pengadaan untuk proses lelang.

Banyaknya paket proyek yang belum dilelang mengundang sorotan Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo. Dia menyatakan, seharusnya lelang tidak dilakukan mepet-mepet di akhir tahun. Terutama untuk proyek fisik yang menelan anggaran besar. ”Jajaran OPD seharusnya sudah bisa menghitung waktu dan mendahulukan untuk proyek fisik yang anggarannya besar,” kata dia. Sehingga proyek yang dikerjakan nantinya bisa selesai tepat waktu.

Menurut Cahyo, untuk proyek besar yang hingga bulan Agustus belum dilelang jelas berisiko. ”Misalnya waktu tiga bulan mengerjakan bangunan lantas tidak selesai, terus bagaimana? Kalau pengerjaannya dilakukan buru-buru, tentu hasilnya juga kurang bagus,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Cahyo lantas menyebutkan seperti proyek pembangunan Pasar Batu unit sayur tahap dua. ”Dulu itu sudah kami (DPRD Kota Batu) setujui, anggarannya kurang lebih Rp 5 miliar. Kalau sampai sekarang belum dikerjakan atau bahkan belum dilelang, ini patut dipertanyakan,” terangnya. Padahal, pihaknya meloloskan proyek lanjutan tersebut dengan tujuan agar pedagang bisa segera memanfaatkan pasar itu.



Menurut Cahyo, sering kali dalam hearing dengan dewan, OPD beralasan tidak ada rekanan yang memenuhi syarat. ”Ini adalah tugas OPD untuk bisa membangun diri dengan rekanan yang memenuhi standar di bidangnya,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait sisa 27 paket yang belum diajukan untuk dilelang, Onny menyatakan ada kemungkinan tidak masuk di pengadaan lelang biasa (tender). Sebab, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan OPD untuk melaksanakan proyek atau pembelian barang yang sudah diprogram itu. Mulai dari e-purchasing atau e-katalog hingga pengadaan langsung oleh OPD. ”Baru kalau tidak ada (di e-katalog dan pengadaan langsung) masuknya lelang,” ungkapnya.

Untuk e-katalog, bisa dilakukan oleh OPD jika memang barang ada di dalam lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP). ”Itu sudah sistem yang disediakan LKPP, di mana sudah ada kontrak payung dengan penyedia (barang). Kalau barang ada, OPD bisa langsung,” kata Onny.

Sementara untuk pengadaan langsung hanya bisa dilakukan OPD jika nilai barang atau proyek di bawah Rp 200 juta. ”Kalau untuk konsultasi di bawah Rp 100 juta-an,” ungkap kepala bagian yang baru menjabat per 1 Agustus lalu.

Apakah sisa 27 paket tersebut masuk pengadaan e-katalog atau pengadaan langsung? Onny mengaku belum mengetahuinya. ”Itu bagian ekonomi pembangunan (ekbang) yang lebih tahu, kami hanya menangani lelang yang diajukan saja,” ungkap dia. Lebih lanjut, Onny mengaku, tidak ada kendala selama proses lelang selama ini. Hanya saja, untuk sistem lelang cepat, yang seharusnya bisa memangkas waktu dibandingkan lelang biasa, harus menyesuaikan aturan baru dan sistem (sofware) yang tersedia.

Untuk lelang cepat, seharusnya bisa selesai dalam tiga hari. Berbeda dengan lelang biasa, paling cepat 25 hari. Dalam lelang cepat, ada pembaruan software. ”Di sistem (sofware) 4.3 ada tambahan menu tawaran berulang. Nah, sekarang ini sedang kami ajukan upgrade ke LKPP agar kami bisa menggunakannya,” ungkap Onny.

Sebelum ada perpres, sebenarnya lelang cepat sudah berjalan. ”Sudah dilakukan disdik untuk pengadaan mebel. Ketentuan untuk bisa lelang cepat ini di antaranya sudah ada merek barang yang dimaksud, sehingga bisa cepat,” kata dia. Namun, karena ada aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang baru diedarkan pada 31 Juli, pihaknya masih menunggu upgrade sistem.

Untuk tahun ini, sepertinya juga tidak terlalu banyak lelang yang menelan anggaran jumbo. Hanya saja, diperkirakan pembangunan Pasar Batu unit sayur tahap kedua mencapai kurang lebih Rp 5,8 miliar di bawah dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan (DPKPP). ”Namun, untuk pasar masih belum diajukan, sekarang ini baru redesign­-nya saja,” kata dia.

Sementara, yang sudah lelang dan nilainya cukup besar adalah lelang peningkatan Jalan Suropati senilai Rp 3,6 miliar. Peningkatan jalan di Desa Pandanrejo, Kelurahan Temas, Rp 2,5 miliar, peningkatan Jalan Dewi Sartika Rp 1,9 miliar, dan pembangunan aula SMPN 1 Kota Batu Rp 1,5 miliar. Sementara untuk nilai pengadaan dan proyek lainnya, mayoritas anggarannya di bawah Rp 1 miliar.

 

Pewarta: Aris Dwi
Penyunting: Ahmad Yani
Foto: Bayu Eka Novanta