26 Tahun Sengketa Makam di Sumberejo

KOTA BATU – Lima banner bertuliskan kalimat-kalimat penolakan masih tertancap pada lahan makam di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu. Banner itu dibentangkan warga Minggu lalu (13/1), saat melakukan aksi demonstrasi. Mereka kompak menolak adanya rencana penjualan tanah makam tersebut. Berdasarkan penelusuran koran ini, benih sengketa di sana memang sudah tersaji sejak beberapa tahun silam.

Awalnya tahun 1964, tanah seluas 2,8 hektare itu disepakati menjadi milik umum. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat perjanjian. Sesuai peruntukannya, tanah itu selanjutnya dipergunakan sebagai lahan makam warga di sana. Benih sengketa mulai mencuat saat muncul sertifikat hak milik (SHM) atas nama Ario Sawunggaling pada tahun 1992. Kini SHM itu dipegang Bu Menik.

Sejak saat itulah, warga mulai waswas dengan status tanah tersebut. Bila dihitung, tercatat sudah 26 tahun sengketa itu bertahan. Warga bersikukuh bila transaksi jual beli tanah itu tidak diketahuinya. Mereka juga masih menyimpan bukti surat perjanjian bernomor 293/batu/XII/94. Surat itu ditandatangani Budiarto, kepala Desa Sumberejo saat itu dan Jeffery Hassan, direktur utama P. Satrya Pratama. Di dalamnya tercantum bila tanah tersebut digunakan sebagian untuk lapangan dan sebagian lagi untuk makam.

Salah satu warga, Utomo, mengaku bila pemilik SHM sempat bertandang ke pihak desa dan meminta tanda tangan untuk meneken kesepakatan. Pemilik SHM tersebut lantas meminta agar tanah itu diberlakukan sistem pinjam pakai. ”Ya kami gak mau lah. Lha itu tanah milik umum kok,” terang dia. Demo yang berlangsung pada Minggu (13/1) itu menurut dia bukan yang pertama. Tahun 2016 lalu, warga di sana juga sudah melayangkan surat pengaduan kepada Polres Batu dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Batu. ”Sudah, dulu. Kalau tidak salah sudah empat kali kita layangkan surat aduan itu. Tapi gak ada kejelasan,” jelas pria berusia 60 tahun tersebut.

”Kalau (demo) yang kemarin itu sebagai bentuk protes penegasan kami jika tanah ini tidak dijual ke siapa pun,” tambahnya. Dia pun berharap Pemkot Batu bisa berperan menengahi sengketa di sana. ”Kami hanya minta kejelasan kasus ini saja. Dan kami menuntut supaya tanah tersebut dikembalikan lagi menjadi tanah umum. Kalau tetap tidak ada kejelasan, kami akan melakukan aksi lagi,” tegas dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurochman menyatakan bila sengketa itu bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Dia mengaku bersedia menfasilitasi seluruh pihak yang ada dalam persoalan itu. ”Sebagai DPRD ya kami siap fasilitasi dan memberikan ruang agar ada kejelasan,” terang dia.

Senada dengan warga, dia juga menilai Pemkot Batu perlu turun tangan menindaklanjuti sengketa tersebut. ”Pemerintah harus aktif menanggapi permasalahan masyarakatnya. Apalagi, kalau tidak salah ini permasalahan sudah lama. Jadi supaya tidak berlarut-larut terus,” tambahnya.

Pewarta               : Badar
Copy Editor          : Amalia Safitri
Penyunting          : Bayu Mulya
Foto                    : Warga Batu