2019, Penjaminan Bukan Lagi Wilayah Asuransi

Sekretaris Jenderal Asippindo Dian Askin Hatta

“Di luar lembaga penjaminan seperti Asuransi itu tidak bisa lagi memberikan penjaminan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo, Dian Askin Hatta, saat dihubungi RADAR MALANG ONLINE, Minggu (29/4).

Ia mengaku sebagai pelaku usaha penjaminan tentunya tunduk terhadap UU penjaminan yang telah ditetapkan pada tahun 2016 lalu. Namun, ia mengaku tidak sependapat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menyatakan bahwa UU tersebut membuat kerugian baru terhadap penyelenggaran usaha asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah. Padahal, di dalam UU tentang perasuransian itu memang tidak termuat soal penjaminan. 

“Ada ketidakharmonisan di dalam POJK bukan kepada UU atau pun pembuat UU,” tegasnya.

Di dalam UU perasuransian termuat bahwa penjaminan tidak bisa ditetapkan kepada sektor asuransi. Kecuali, lembaga jasa keuangan khusus yang bersifat lex specialis atau hadir dengan undang-undang sendiri.

Seperti Lembaga Pembiayaan Exspor Indonesia (Persero) atau Indonesia Eximbank, Penjaminan Infrastruktur Indoensia (Persero), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



“Kami juga sudah mensosialisasikan regulasi ini disejumlah daerah yakni Surabaya, Semarang, Malang, Makassar, Palu, Palembang dan Jambi. Jadi yang katanya minim sosialisasi itu tidak benar,” ujarnya.

Terkait rencana judicial review terhadap UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan yang akan dilakukan oleh AAUI. Menurut, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Asippindo, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia berharap DPR dapat menemukan solusi terhadap permasalahan ini dengan tidak merugikan posisi lembaga penjaminan atas permasalahan tersebut. Karena, asuransi itu berbasis kejadian, sedangkan penjaminan itu berbasis wanprestasi.

“Lembaga penjaminan ini tujuannya untuk membantu UMKM dalam mendapatkan akses perbankan. Sehingga, ke depannya dapat selaras dengan asuransi,” tutupnya.


(lim/JPC)