2019, Angkot Gratis untuk Siswa

MALANG KOTA – Jika anggaran tersedia, pertengahan 2019 siswa-siswi bakal digratiskan naik angkutan kota (angkot). Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana mengalokasikan dana untuk menyubsidi biaya transportasi siswa tidak mampu.

Rencana penggratisan angkot untuk siswa itu disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji saat audiensi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPC Malang di ruang wali kota kemarin (26/12). ”Akan ada subsidi untuk siswa tak mampu,” ujar R. Purwono Tjokro Darsono, sekretaris DPC Organda Malang kemarin.

Dalam audiensi tertutup yang berlangsung selama dua jam itu (pukul 13.00–15.00), juga dibahas problem yang menjadi keluhan sopir angkot. Di antaranya, sepinya penumpang dan perlunya penegasan zonasi transportasi online serta transportasi konvensional.

Mengenai subsidi angkot untuk siswa tidak mampu, dia menyatakan belum ada pembahasan detail. Bisa jadi, pemkot akan mendata terlebih dulu siswa tidak mampu yang berhak mendapatkan subsidi. Setelah itu, mereka diberikan kartu ”sakti”. Dengan kartu itu, mereka tidak akan dipungut biaya lagi saat naik angkot. ”Misalnya nanti (siswa) dapat kartu yang bisa digesek di angkot. Mimpi wali kota kan Malang ini serbadigital,” kata Gus Ipung–sapaan akrab R. Purwono Tjokro Darsono.

Gus Ipung menyebut, pertemuan tersebut juga menyinggung digitalisasi pembayaran di angkot. Dia mencontohkan, para siswa yang menunggu angkot di area Gadang bisa melihat waktu kedatangan angkot dari handphone. Bisa juga, pembayaran dilakukan dengan kartu gesek yang disiapkan Pemkot Malang. ”Ini subsidi siswa miskin ya. Bukan subsidi angkot. Kalau subsidi angkot, pijakan hukumnya tidak ketemu,” tukasnya.



Jika berbasis elektronik, berarti pemkot perlu pengadaan alat gesek yang bakal dipasang di semua angkot se-Kota Malang. Tapi, jika menggunakan sistem manual, pemkot perlu menyediakan banyak kartu untuk siswa penerima subsidi. Setiap berangkat ke sekolah, mereka menyerahkan satu kartu kepada sopir. Demikian juga saat pulang sekolah.

Kartu itu menjadi dasar sopir untuk mengklaim anggaran ke pemkot. Makin banyak kartu yang dikumpulkan, berarti makin banyak siswa yang dilayani. Dengan demikian, semakin banyak pula dana yang akan diterima dari pemkot.

Kartu tersebut hanya berlaku untuk keberangkatan maupun kepulangan dari sekolah. Angkot yang dinaiki pun sudah jelas. Yakni, angkot yang jalurnya melewati rumah siswa penerima subsidi ke sekolah.

 

Per Hari, Siswa Dijatah Subsidi Rp 5.000

Informasi yang diperoleh wartawan koran ini, setiap siswa akan dijatah Rp 5.000 per hari. Dana tersebut cukup untuk menanggung biaya keberangkatan dan kepulangan siswa dari sekolah. Sebab, tarif angkot untuk pelajar hanya Rp 2.000. Dengan begitu, per hari siswa menghabiskan Rp 4.000.

Disinggung mengenai dana subsidi siswa miskin sekitar Rp 5.000, Gus Ipung tidak tahu. Sebab, hingga kini belum ada pembicaraan angka bersama pemkot. ”Soal berapa siswa yang dapat subsidi nanti juga kami belum tahu. Kami masih berhitung,” tandas pria yang juga anggota DPRD Kota Malang ini.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipung juga menyinggung adanya bus sekolah. Menurut dia, pengoperasionalan bus sekolah tanpa didasari kajian yang matang. Sopir angkot juga menganggap pengoperasionalan bus sekolah merupakan kebijakan yang berat sebelah. Apalagi, bus sekolah yang awalnya lima unit, ditambah satu bus lagi dan sembilan elf.

”Juga tidak ada sosialisasi dan koordinasi dengan kami. Kajiannya terlalu instan,” tegasnya.

Menurut dia, keberadaan bus sekolah menggerus pendapatan sopir angkot. Sebab, selama ini siswa menjadi tumpuan angkot. ”Dulu kami pernah bisa mengangkut 10–20 siswa per hari. Sekarang hanya 4–5 orang saja,” tuturnya.

Selain itu, dia menganggap keberadaan bus sekolah menggerus dana pemkot. Misalnya pembiayaan untuk perawatan berkala, sementara manfaatnya sedikit. ”Teman-teman sopir melihat bus sekolah tidak efektif,” katanya.

 

Sutiaji Janji Penuhi Tuntutan Sopir Angkot

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi keinginan sopir angkot. Mulai operasional bus sekolah, zonasi transportasi online dan manual, hingga subsidi siswa tidak mampu. ”Sopir angkot minta evaluasi, ya kami akan evaluasi. Meskipun saya kira wali kota lama (Moch. Anton) sudah mempertimbangkannya dulu (pengoperasionalan bus sekolah),” jelasnya.

Terkait kejelasan zonasi transportasi online dan manual, pihaknya akan mencari solusi agar angkot maupun taksi online tetap eksis. Demikian juga bus sekolah akan tetap jalan tanpa merugikan sopir angkot. ”Ya, semua jalan. Bus sekolah, sopir tetap berdaya dan yang lain tidak terusik,” kata politikus Partai Demokrat (PD) itu.

Namun, Sutiaji merasa semua tuntutan sopir angkot itu sulit dilaksanakan di awal 2019. Sebab, pihaknya harus mengalokasikan anggaran terlebih dulu. Mulai anggaran pengkajian bus sekolah hingga subsidi siswa tidak mampu.

Sementara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang 2019 sudah rampung. ”Mau diambilkan dana dari mana? Bisanya hanya dari perubahan anggaran keuangan (PAK). Tapi, sementara barang kali nanti ada corporate social responsibility (CSR) yang mau kan bagus,” katanya. ”Namun yang terpenting nanti kebijakannya jelas,” tambah mantan anggota DPRD Kota Malang tersebut.

Sedangkan anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Malang Nicolia Mundzir menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan hearing terkait tuntutan organda. Pihaknya mendukung realisasi subsidi angkot untuk siswa tidak mampu. ”Kalau memberi kemanfaatan untuk masyarakat, itu lebih bagus,” kata politikus Hanura ini.

Namun, Mundzir juga menyadari kendala pemkot karena RKPD 2019 sudah rampung. Solusinya adalah menunggu PAK 2019. ”Nanti kami bicarakan lagi dengan pihak-pihak terkait. Juga penggunaan bus sekolah,” pungkasnya.

 

Pakar Optimistis Direalisasikan Pertengahan 2019

Sementara itu, pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (UB) Dr Mohamad Nuh SIP MSi menyatakan, rencana subsidi angkot untuk siswa tidak mampu ini patut diapresiasi. Selain menambah pendapatan sopir angkot, juga mengurangi beban orang tua siswa.

Tapi, dia menyangsikan, apakah siswa bakal memanfaatkan fasilitas angkot gratis atau tidak. Sebab, Nuh menilai, selama ini angkot sering tidak tepat waktu. Padahal, ketepatan waktu menjadi pertimbangan utama agar siswa tidak terlambat. ”Bisa jadi karena masalah waktu, orang tua siswa memilih transportasi lain yang dianggap lebih cepat. Bisa diantar sendiri atau dari transportasi online,” ujar dosen fakultas ilmu administrasi (FIA) itu.

Mengenai anggaran, Nuh tidak yakin bisa direalisasikan awal 2019. Menurut dia, kemungkinan baru bisa direalisasikan setelah PAK 2019. ”PAK itu alternatif pertama kalau memang mau kebijakan ini disegerakan,” kata dia.

Atau, jika melalui perusahaan untuk mendapat dana CSR, maka komitmen yang terbentuk dengan perusahaan harus jelas dan berimbang. ”Karena perusahaan tidak mungkin mengeluarkan dana begitu saja kan?” kata dia lagi.

Subsidi Pemkot untuk Siswa Tak Mampu

 

  • Pemkot berencana menggratiskan ongkos angkot untuk siswa tidak mampu
  • Masing-masing siswa mendapat kartu dari pemkot
  • Dengan kartu itu, siswa bisa naik angkot saat berangkat maupun pulang dari sekolah tanpa membayar
  • Ongkos transportasi siswa dijatah sekitar Rp 5.000 per hari
  • Kartu hanya berlaku untuk angkot dari rumah ke sekolah

 

Perkiraan Skema Subsidi

Manual

  • Setiap siswa dijatah dua kartu setiap harinya
  • Satu kartu untuk berangkat ke sekolah, sedangkan satunya lagi untuk pulang
  • Setiap naik, kartu tersebut diberikan kepada sopir angkot
  • Sopir angkot mengklaim biaya siswa ke pemkot berdasarkan kartu yang diperoleh

 

Elektronik

  • Setiap siswa yang mendapat subsidi mempunyai satu kartu
  • Kartu tersebut akan digesekkan ke alat yang menempel di angkot, setiap dipakai
  • Kartu berisi saldo dari pemkot

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Mahmudan