Jalan Tembus Kabupaten Malang, Tak Kunjung Tembus

KABUPATEN – Mimpi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mempunyai alun-alun dan jalan tembus pengurai kemacetan di pusat pemerintahan, hingga kini belum terwujud. Sebenarnya Bupati Malang Rendra Kresna sudah dua kali mengalokasikan anggaran pembangunan proyek jalan tembus, tapi gagal merealisasikannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 lalu misalnya, pemkab mengalokasikan dana Rp 39 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk membangun jalan tembus sepanjang 1,5 kilometer dari Desa Kedungpedaringan menuju Kelurahan Penarukan. Rencananya, dana tersebut terbagi menjadi dua. Yakni, Rp 13 miliar untuk pembebasan lahan, sedangkan sisanya Rp 26 miliar untuk pengerjaan fisik.

Karena hingga akhir 2017 dana tersebut belum terserap, terpaksa dialokasikan lagi di APBD 2018. Hingga September 2018 ini masih belum ada tanda-tanda pengerjaan jalan tembus sehingga terancam gagal lagi. Padahal, proyek jalan tembus di Kecamatan Kepanjen, khususnya area pusat pemerintahan, itu satu paket dengan alun-alun. Sebab, sebagian dari lahan yang dibebaskan untuk jalan tembus, rencananya digunakan alun-alun. Hanya, anggaran pengadaan alun-alun terpisah, yakni diperkirakan menghabiskan Rp 33 miliar.

Apakah akan dianggarkan lagi pada APBD 2019? Bupati Malang Rendra Kresna secara tegas berjanji akan menganggarkan lagi. ”Tahun depan (2019) tetap kami anggarkan lagi. Karena kalau tidak, akan terjadi crowded terus-menerus di sana (kawasan Kepanjen),” tutur Rendra kemarin (16/9).

Seperti diberitakan, jalan tembus Kedungpedaringan–Penarukan ini merupakan solusi mengurai kepadatan arus kendaraan di sepanjang jalan utama Kepanjen. Saat digelar event-event besar, ruas jalan protokol di Kepanjen kerap macet.

Lantas, apa yang menjadi kendala pemkab untuk merealisasikan proyek jalan tembus Kedungpedaringan-Penarukan? Rendra menyatakan, hingga saat ini pembebasan lahan belum tuntas. Sesuai data di Dinas Pertanahan Pemkab Malang, ada 59 bidang tanah yang terkena proyek jalan tembus sehingga harus dibebaskan. Total lahan yang harus dibebaskan seluas 3,8 hektare dan semuanya berupa persawahan.

”Dari aspek kebutuhan (jalan tembus) ini sangat penting untuk mengurai kemacetan. Tapi, karena prosesnya belum bisa dilanjutkan, (anggaran) lebih baik dialokasikan untuk yang lain dulu,” kata pria yang juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur itu.

Mantan politikus Partai Golkar itu berharap, pembebasan lahan bisa dituntaskan tahun ini. ”Tapi, beberapa di antaranya banyak yang sudah diwariskan dan pindah tangan ke pihak ketiga, sementara sertifikatnya belum, ini juga menjadi kendala kami,” tutur ayah empat anak itu.

Sedangkan terkait proyek alun-alun, pemkab menunggu proses pembangunan jalan tembus tuntas terlebih dulu. Jadi, dana Rp 33 miliar yang dibutuhkan belum dialokasikan di APBD 2018 ini.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko membenarkan anggaran proyek jalan tembus yang dialokasikan sejak 2017 lalu belum terpakai. ”Kalau tidak bisa digunakan, ya harus dikembalikan ke kas daerah (kasda),” kata Hari.

Politikus PDIP ini tidak memungkiri, tidak terpakainya anggaran pembebasan lahan tersebut berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenaan (silpa) APBD 2018. ”Ya, memang akan ada silpa, tapi tahun depan pasti dianggarkan kembali,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Subur Hutagalung menyatakan, hingga September 2018 ini proses pembebasan lahan untuk jalan tembus Kedungpedaringan–Penarukan sudah mencapai 90 persen.

”Tapi, itu baru proses klasifikasi dan identifikasi berkas. Setelah itu kami ajukan pendaftaran untuk pengukuran peta bidang pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang,” jelas Subur.

Peta bidang inilah nantinya yang akan menjadi acuan tim appraisal untuk menentukan harga tanah yang akan dibebaskan. Mantan Kabag Hukum Pemkab Malang itu akan tetap mendorong agar pembebasan lahan diselesaikan tahun ini.

Tidak hanya di dinas pertanahan, anggaran pembangunan jalan tembus Kepanjen juga melekat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang. Kepala DPUBM Romdhoni menyatakan, pihaknya sudah menentukan kebutuhan. Untuk pembangunan jalan tembus, termasuk akses alun-alun, diperkirakan menghabiskan dana Rp 10 miliar.

”Tapi, karena awal tahun lalu proses pembebasan lahan belum selesai, kami hanya mem-plotting anggaran sebesar Rp 2,5 miliar dalam APBD 2018,” kata Romdhoni.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk land clearing sebagai tahap pertama yang harus dilakukan bina marga begitu pembebasan lahan tuntas. ”Karena sampai sekarang, tanahnya masih belum bebas, maka kami geser untuk infrastruktur jalan lain yang lebih membutuhkan,” kata Romdhoni. Dia menuturkan, jalan tembus sepanjang 1,5 kilometer itu akan memiliki lebar ruas jalan 7 meter.

Pewarta : Farik Fajarwati
Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan