18 Legislator Mendadak Jadi ”Penulis”

SUASANA persidangan 18 legislator di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (29/8) tidak seperti sidang-sidang sebelumnya. Selain kursi terdakwa tidak muat, belasan legislator yang menjadi terdakwa itu mendadak jadi ”penulis”.

Mereka kompak mencatat semua yang disampaikan lima saksi yang didatangkan JPU KPK. Yakni, mantan kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono, mantan Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Cipto Wiyono, Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton, mantan Kabid Pemukiman di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Teddy Sumarno, dan mantan Sekretaris DPUPPB Nunuk Sri Rusgianti.

Keseriusan legislator mencatat semua yang disampaikan saksi karena menuruti saran majelis hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya. Hakim Ketua Cokorda Gede Artana memang meminta terdakwa untuk memperhatikan, dan lebih baik dicatat apa yang disampaikan lima saksi tersebut.

Perlu diketahui, sidang dakwaan kemarin terbagi menjadi III kelompok/gelombang. Kelompok I adalah Suprapto, Sahrawi Yazid, Mohan Katelu, Salamet, M. Zainudin, dan Wiwik H. Astuti. Sedangkan kelompok II adalah Sulik Listyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, dan Tri Yudiani. Sementara kelompok III adalah Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Heri Subiantono, Sukarno, Heri Pudji Utami, dan Abdurrohman. ”Karena banyak (terdakwa), tolong diperhatikan, dan lebih baik dicatat apa yang disampaikan saksi,” kata Cokorda kemarin.

Selain itu, sidang juga sempat tertunda beberapa menit. Penyebabnya, ruang sidang utama tidak muat karena banyaknya saksi dan pengunjung.



Awalnya 18 terdakwa duduk di belakang lima saksi tersebut. Namun, ada salah satu kuasa hukum terdakwa menyampaikan instruksi ke hakim ketua. ”Mohon maaf yang mulia. Mohon dipertimbangkan karena biasanya terdakwa duduk di samping pendamping hukum. Tapi, ini di situ (belakang saksi),” kata salah satu kuasa hukum terdakwa.

Hakim Ketua Cokorda Gede Artana pun langsung menjelaskan bahwa kondisi ruangan relatif sempit. Jadi, tidak memungkinkan jika digunakan formasi tersebut.

Namun, hakim juga menawarkan ke JPU KPK dan kuasa hukum terdakwa yang seluruhnya mencapai sekitar 15 orang. Akhirnya, diambil kesepakatan untuk menata ulang ruang sidang dari semula. Yaitu, batas ruang utama sidang ditarik ke belakang. Kursi sidang pun harus ditambah dan diangkat secara gotong royong. Jadi, posisi terdakwa bisa duduk di samping kuasa hukumnya meski berimpitan. ”Tolong teman-teman (JPU KPK), untuk sidang berikutnya ruangnya ditata sesuai jumlah saksi,” terang Cokorda.

 

Pewarta: Imam Nasrodin
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Mahmudan
Foto: Darmono