?Bantah Dirinya Calon Titipan, Nyoman Paparkan 3 Jurus Lawan Korupsi

JawaPos.com – Meski sudah larut malam, Komisi III DPR terus tancap gas dalam menyelesaikan fit and propper test terhadap lima calon pimpinan KPK ini. Terakhir Capim KPK yang diuji oleh komisi hukum ini adalah ?Auditor BPK I Nyoman Wara.

Jam sudah menunjukan 23.35 WIB, I Nyoman Wara masih memaparkan pandangan-pandangannya mengenai kinerja KPK. Salah satunya adalah mengenai kerugian negara.

Menurut Nyoman, merujuk pada data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara di tahun 2016 dari kasus korupsi mencapai Rp 6,5 triliun. Sedangkan pengembalian negara hanya sekira Rp 1 trilin. Hal ini pun masih jauh dari harapan mengembalikan uang negara.

“Inilah tantangan ke depan bagaimana KPK tidak lagi fokus terhadap OTT, sehingga bisa fokus menangani kasus-kasus yang bisa merugikan negara dalam jumlah besar. Mislanya kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” ujar Nyoman di hadapan anggota Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9) malam.



Selain itu, Nyoman juga memaparkan konsepnya soal trilogi pemberantasan korupsi. Pertama adalah edukasi, kedua penguatan sistem. Terakhir adalah penindakan.

Dijelaskan Nyoman, soal edukasi dalam pemberantasan korupsi adalah membangun kesadaran penting soal korupsi. Bisa dilakukan melalui pendekatan agama dan juga budaya. Nantinya lewat pendekatan tersebut terus disosialisasikan mengenai korupsi adalah tindakan merugikan negara.

“Jadi menurut saya edukasi ini adalah membangun kesadaran, dan revolusi mental bisa dilaksanakan,” katanya.

Kemudian poin kedua, lanjut Nyoman, adalah ?penguatan sistem. KPK harus terus memantau program penguatan sistem pencegahan tersebut di beberapa lembaga. Nantinya apabila terus dipantau. Maka orang akan berpikir panjang ingin melakukan korupsi.

“Penguatan sistem yang ada perlu di kawal oleh KPK, karena kalau penguatan sistem ini terus ada, maka tidak ada kesempatan orang melakukan korupsi,” ungkapnya.

Terakhir yang ketiga menurut Nyoman adalah cara penindakan. Nantinya setelah dua cara itu dilakukan. Barulah mengedepankan tindakan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.

“Jadi penindakan adalah cara terakhir dalam penanganan korupsi,” ujarnya.

Sementara itu terkait revisi Undang-Undang KPK, I Nyoman Wara memilih untuk ?tidak menanggapinya, meskipun fraksi-fraksi di parlemen sudah menyetujui dilakukannya revisi setelah 17 tahun KPK sendiri.

Nyoman mengatakan, pada prinsipnya apabila dirinya sudah menjadi pimpinan KPK. Maka lembaga antirasuah itu harus patuh terhadap UU.

?”Mengenai setuju atau tidak setuju. Maka kewajiban selaku pimpinan adalah menjalankan tugas dan kewenangan UU KPK,” ujar Nyoman dalam fit and propertest di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9) malam.

Saat ini, menurut Nyoman, ranah mengenai revisi UU tersebut ada di tangan DPR dan juga pemerintah dalam melakukannya. Sehingga, dia menyerahkan keputusan akhirnya kepada pemerintah dan juga DPR.

“Karena kewenangan revisi atau tidak revisi ada di DPR. Kalaupun ada usulan boleh-boleh saja,” ungkapnya.

Selain itu, mengenai adanya pandangan bahwa banyak Capim KPK adalah titipan. Nyoman langsung membantah isu itu dengan tegas. Menurut dia mendaftar sebagai Capim KPK ini adalah kemauan pribadinya.

?”Soal capim titipan. Saya itu daftar sendiri,” katanya.

Nyoman berujar, dirinya ingin membantu pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sehingga alasan utamannya mendaftar jadi Capim KPK adalah hal tersebut. Dia melihat pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bisa terus dilakukan.

“Saya sudah biasa bantu KPK, polisi, kejaksaan, dan mungkin di KPK saya bisa lebih efektif membantu pemerintah dalam penindakan korupsi,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono